SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mempunyai niat untuk menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital.
Luhut mengatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi jika dijadikan sistem pembayaran, bisa meningkatkan inklusi keuangan digital untuk memperluas pasar dari produk-produk lokal, semisal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menanggapi hal tersebut, Peneliti ekonomi senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, seandainya hal tersebut terwujud maka aplikasi PeduliLindungi akan meraih untung besar.
Baca Juga: Alami Kendala Sertifikat Vaksin Tak Terbit di Aplikasi PeduliLindungi, Lakukan Hal Ini
Pasalnya, potensi tersebut sangat luas apalagi Indonesia saat ini diproyeksi sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar dalam beberapa tahun ke depan.
"Potensinya cukup luas karena Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar dalam beberapa tahun ke depan," ujar Yusuf dikutip SeputarTangsel.com dari Antara pada Senin, 27 September 2021.
Sehingga, transaksi dengan mata uang digital diharapkan akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia.
"Jadi, penggunaan mata uang digital pembayaran non-cash akan semakin banyak diminati oleh masyarakat," lanjutnya.
Menurut Yusuf, data yang didapat terakhir dari transaksi non tunai pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp160 triliun dengan volume transaksi mencapai 12 miiar.
"Data terakhir menunjukkan nilai transaksi pembayaran non-cash itu mencapai sekitar Rp160 triliun pada 2020, sementara volume transaksinya mencapai 12 miliar. Jadi, memang kenaikannya cukup signifikan," ungkapnya.
Baca Juga: Daftar Vaksin Covid-19 Menggunakan Aplikasi PeduliLindungi, Cek Caranya di Sini
Maka dari itu, hal yang wajar jika Menko Marves, Luhut Pandjaitan menginginkan aplikasi PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran digital.
Namun, Yusuf menyarankan kepada pemerintah sebelum hal tersebut terealisasi agar terlebih dahulu memperbaiki masalah keamanan data.
Untuk diketahui, dalam satu tahun terakhir, data masyarakat Indonesia berhasil dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.***