SEPUTARTANGSEL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terbuka terkait rincian anggaran bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Lembaga antirasuah itu meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertanggung jawab mengenai besaran anggaran dana bansos Covid-19 yang telah dikeluarkan untuk menangani pandemi, sehingga transparansi data pun diperlukan.
Sontak perihal tersebut telah menarik perhatian Politisi Ferdinand Hutahaean untuk memberikan komentarnya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Kamis, 1 Juli 2021.
Mantan Politisi Partai Demokrat itu pun mengatakan bahwa lembaga Antikorupsi berjalan dengan baik usai Novel Baswedan tidak lagi menjabat di KPK lantaran dianggap tak mampu bekerja.
"Ini salah satu bukti bahwa @KPK_RI lebih baik setelah gerombolan Novel Baswedan tidak lagi memegang jabatan di KPK," ujar Ferdinand Hutahaean.
Selanjutnya, dirinya juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merinci data anggaran dana bansos secara detail.
"Ayo Gubernur @aniesbaswedan beberkan secara rinci data Bansos DKI," kata Ferdinand Hutahaean dalam pernyataan.
Baca Juga: Kanada Dilanda Gelombang Panas Mematikan, Ratusan Orang Tewas
Ferdinand Hutahaean lantas menyindir Anies Baswedan jika penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak dapat dibelanjakan untuk hal lain.
"Jangan pikir APBD DKI bisa kau buat semaumu seperti dana formula E itu. Panik engga?" sindir Ferdinand Hutahaean.
Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan batas maksimal anggaran program bansos Covid-19 yang dikeluarkan hingga mencapai Rp3,68 triliun, sementara jumlah realisasi senilai Rp3,66 triliun.
Baca Juga: Ki Manteb Soedharsono Meninggal, Ganjar Pranowo: Selamat Bertemu Guru Sejati
Adapun besaran anggaran dana Rp3,65 triliun itu telah digunakan untuk penyaluran sebelas tahap bansos Covid-19 ke masyarakat.
Selain itu, pihak Dinsos DKI Jakarta juga telah mengeluarkan anggaran bansos tunai tahap empat sejumlah Rp1,55 triliun pada tahun 2021, dengan realisasi anggaran sejumlah Rp1,19 triliun.
Pihak Dinsos DKI Jakarta pun menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan sebagai rekanan pengadaan sembako dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,85 triliun, berupa jumlah paket sejumlah 10.103.259 paket untuk 11 tahap penyaluran.
Baca Juga: PPDB Banten Bermasalah, Ombudsman Panggil Sejumlah Pejabat Provinsi
Perusahaan yang ditunjuk oleh Dinsos DKI Jakarta itu diantaranya adalah Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. ***