SEPUTARTANGSEL.COM – Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berpengaruh besar pada independesinya dalam memberantas praktik korupsi.
Penilaian itu disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.
Dia mengatakan,"Risikonya jelas ini akan membuat KPK tidak lagi independen.”
Baca Juga: Merealisasikan Alat Represi Baru di Dunia Digital, Kritik Kontras Atas 100 Hari Kinerja Kapolri
Sumber daya manusia lembaga antirasuah tersebut sejak didirikan sengaja dibuat khusus dan didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang dipisahkan dengan ASN pada umumnya.
Tujuannya agar para pegawai KPK tidak masuk pada pengaturan eksekutif secara umum yang dapat mengganggu independensinya.
Jika pegawai KPK menjadi ASN maka akan ada tes yang bisa dikontrol institusi pemerintahan.
Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani: Larangan Aktivitas Mudik Harus Adil dan Konsisten
"Buktinya sudah terjadi, dimana tes wawasan kebangsaan itu bukan tes wawasan kebangsaannya itu sendiri tapi sudah dirancang, dan ini menjadi pertanyaan besar," kata Bivitri di Jakarta pada Kamis, 6 Mei 2021.
Dikutip dari Antara, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tersebut menambahkan. Jika ada tes di tubuh KPK maka akan menggunakan lembaga yang independen. Lembaga tersebut merancang dan mengaitkan langsung antara kompetensi dengan kompetensi. Bukan kompetensi dengan wawasan kebangsaan.
Oleh sebab itu, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan masalah yang serius dan perlu diselamatkan agar independensinya tidak hilang.
"Barang kali kalau dibilang masih bisa mengais-ngais, menahan KPK jangan betul-betul masuk ke liang kuburnya," ujar Bivitri. ***