SEPUTARTANGSEL.COM – Pidato Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim belum menunjukkan komitmen Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050.
Padahal Indonesia sangat berpotensi memimpin negara-negara di dunia dalam menangani krisis iklim pada KTT yang digagas Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Sebagai negara ketiga terbesar pemilik hutan hujan tropis di dunia setelah Brazil dan Kongo, Indonesia juga berhasil dalam menurunkan deforestasi hingga 75 persen di periode 2019-2020.
“Seharusnya ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memimpin negara-negara lain di dunia untuk mengatasi krisis iklim. Serta menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan net zero emission di tahun 2050 sebagaimana ditargetkan di dalam Kesepakatan Paris.”
Baca Juga: Roket Milik SpaceX Bawa Manusia ke Stasiun Luar Angkasa dan Riset
Baca Juga: Kepolisian Tangkap Penambang Liar di Kawasan Sakral Masyarakat Baduy
Demikian tanggapan Direktur Program Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad atas pidato Presiden Joko Widodo pada 22 April 2021.
Presiden Joko Widodo menyampaikan moratorium izin baru di hutan alam dan lahan gambut mencakup 66 juta hektare yang mana lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia.
Namun, pencapaian itu saja belum cukup. Masih diperlukan upaya untuk memperkuat komitmen iklim di sektor penggunaan lahan dan perubahan tata guna lahan kehutanan tersebut.
Dalam rilis yang diterima, Program Officer Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan Yosi Amelia menekankan perlunya memperkuat kebijakan penghentian pemberian izin baru.
Baca Juga: Cegah Covid-19, Polri Pastikan Larangan Takbiran Keliling Dipatuhi
Baca Juga: Lakukan Operasi Wajah Demi Kelabui Aparat, Buronan Kasus Pembalakan Liar Dibekuk di Jakarta
“Dengan menambahkan 9,4 juta hektare hutan alam yang belum dilindungi dalam PIPPIB, PIAPS, serta di luar izin dan konsesi akan membantu Indonesia menekan kembali angka deforestasinya. Serta melindungi hutan alam yang terlanjur berada di dalam izin dan konsesi juga akan membantu memastikan pencapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan,” katanya.
Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia telah menargetkan di sektor kehutanan skenario paling ambisius (LCCP) terhadap laju deforestasi hutan alam tahun 2010-2030 sebesar 241 ribu hektare per tahun dan di periode tahun 2031-2050 sebesar 99 ribu hektare per tahun.
Hal itu dinilai Yosi Amelia dapat membuat Indonesia mampu mencapai net zero emission atau netral karbon sebelum 2070.
“Dengan syarat Indonesia harus mengadopsi skenario paling ambisius dan menargetkan kuota deforestasi yang lebih rendah dalam updated NDC.”
Baca Juga: Sukses Jalankan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Tangerang Mendapat Penghargaan dari Kemenpan RB
Baca Juga: Setelah 3 Hari Hilang, KRI Manggala 402 Akhirnya Dinyatakan Tenggelam, Puing-puing Ditemukan
Target pemulihan mangrove seluas 620 ribu hektare yang disampaikan Presiden Joko Widodo memang patut diapresiasi.
“Namun perlu peningkatan target pemulihan gambut untuk membantu sektor hutan dan lahan menjadi net sink pada 2030. Dalam Perpres BRGM, target pemulihan gambut hanya mencakup luasan area 1,2 juta hektare untuk periode 2021-2024 dari wilayah prioritas restorasi yang mencapai 2,6 juta hektare dari wilayah prioritas 2016-2020. Sayangnya, target tersebut hanya mencakup pemulihan ekosistem gambut yang berada di luar area izin dan konsesi. Sementara itu di sisi lain 14,2 juta hektare ekosistem gambut telah dibebani izin dan 99 persen ekosistem gambut Indonesia berada dalam status rusak,” ujar Yosi Amelia.
Pemerintah Indonesia penting untuk segera merealisasikan target restorasi gambut yang telah ada dan memperluas pelaksanaan restorasi gambut ke area yang terbakar pada kebakaran hebat tahun 2019 lalu.
Tidak hanya pada ekosistem gambut yang berada di luar area konsesi. namun juga ekosistem gambut yang berada di dalam area konsesi.
Baca Juga: Selamat Jalan, Musisi Legend Group Band Boomerang Hubert Henry Meninggal Dunia
Baca Juga: Serpihan Milik Kapal Selam KRI Nanggala-402 Ditemukan, KSAL Yudo Margono: Ada Tekanan atau Keretakan
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan terkait peluang dan rencana pengembangan biofuel di Indonesia. Hal ini dinilai Yosi Amelia perlu dilakukan dengan hati-hati.
“Jangan sampai upaya pengembangan biofuel ini mengorbankan hutan alam Indonesia dengan menggantikan hutan alam menjadi hutan tanaman energi atau memperluas perkebunan sawit guna memenuhi bahan baku biofuel. Pembukaan hutan dan lahan untuk biofuel akan berisiko meningkatkan deforestasi sehingga Indonesia akan gagal mencapai komitmen iklimnya serta mencapai net zero emission di tahun 2050,” ungkap Yosi Amelia.
Negara-negara peserta KTT lain telah menyampaikan komitmen yang lebih ambisius mengurangi emisi dalam upaya memerangi krisis iklim. Termasuk Brasil yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia berkomitmen mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Namun, Indonesia sendiri belum berani menunjukkan komitmennya untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050.