SEPUTARTANGSEL.COM - Korban tewas terkait protes terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar terus berjatuhan.
Setidaknya empat orang telah dinyatakan tewas setelah ditembak peluru oleh pasukan keamanan di negara itu.
Tiga kematian dilaporkan di Kota Mandalay, sementara satu lainnya di Kota Pyay.
Baca Juga: Amerika Serikat Perkuat Militernya di Wilayah Indo-Pasifik, Siap Perang Lawan China?
Baca Juga: OPM Sandera Pesawat Milik Susi Air, Ini Daftar Korbannya
Banyak media yang melaporkan penembakan tersebut, bersama dengan foto-foto korban yang tewas dan terluka.
Dilansir dari AP News, menurut Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Andrews sejauh ini pasukan keamanan di Myanmar sudah menewaskan sedikitnya 70 orang.
Selain itu, media juga melaporkan bahwa ada tiga orang yang ditembak mati pada Jumat, 12 Maret 2021 malam hari di Yangon.
Baca Juga: Islah Bahrawi, KLB Partai Demokrat: Halaman Berikutnya
Baca Juga: Rumania Tangguhkan Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca Menyusul Denmark
Kemudian, ada dua kematian lain yang dilaporkan di Thaketa Yangon, di mana protes yang diadakan di luar kantor polisi pun dibubarkan.
Protes itu dilakukan setelah sebelumnya polisi menangkap 3 pemuda dari rumah mereka.
Parahnya, foto-foto mayat dari para pendemo yang ditembak diunggah secara online.
Baca Juga: Pakar: Publik Berharap Ada Revisi UU ITE yang Hadirkan Kedamaian
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany Resmikan Rumah Lawan Covid Tahap 2
Berikutnya, kematian lain juga dilaporkan terjadi di Kotapraja Hlaing. Kali ini korbannya adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang ditembak hingga tewas.
Polisi negara itu berpatroli pada malam hari. Mereka tidak segan-segan menembak ke udara dan meledakkan granat kejut. Bahkan, mereka juga melakukan penggrebekan dan membawa orang-orang secara paksa dari rumah mereka.
Sudah ada dua kasus di mana para tahanan tersebut meninggal di dalam tahanan hanya berselang beberapa jam setelah ditangkap.
Baca Juga: PBB Mengutuk Kekerasan di Myanmar yang Makin Luas dan Tuduhan Suap terhadap Suu Kyi
Menanggapi hal ini, Presiden Amerika Serikat joe Biden telah menawarkan tempat tinggal hukum sementara kepada orang-orang Myanmar dengan alasan pengambilalihan militer dan kekuatan mematikan yang sedang berlangsung terhadap warga sipil.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, perlindungan itu akan berlangsung selama 18 bulan.
Tawaran tersebut berlaku untuk orang-orang Myanmar yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat.***