SEPUTARTANGSEL.COM - Seorang Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa tidak ada anggota staf internasional yang berada di Korea Utara (Korut).
Meski selama ini pemerintahan Kim Jong Un menyatakan bebas dari ancaman pandemi virus Covid-19, negara itu telah menutup area perbatasan sebagai sebuah upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Baru-baru ini dikabarkan dua staf internasional PBB yang tersisa dengan berfokus pada bidang pangan dunia (WFP) telah meninggalkan kawasan Pyongyang.
Kantor PBB dipastikan akan tetap buka dan menjalankan tugasnya dengan bekerja dari jarak jauh, seperti yang dikutip Seputartangsel.com dari Channel News Asia pada Sabtu, 20 Maret 2021.
Hal ini dikarenakan demi kepentingan rakyat Korut dan anggota staf lokal.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Jumat, 19 Maret 2019 di New York
Baca Juga: PBB Geram, Total Korban Tewas Anti Kudeta Myanmar Capai 237 Orang
Baca Juga: Ternyata Karena Ini, Artis Cynthiara Alona Jadikan Hotelnya Tempat Prostitusi
Dujarric mengatakan bahwa setelah satu tahun lamanya dinas di Korut, anggota staf PBB telah kembali pulang menuju negara asalnya untuk mengunjungi keluarga mereka.
Saat mereka hendak kembali berdinas ke Pyongyang, Korut melakukan penutupan perbatasan dengan alasan pandemi.
Sehingga PBB mencabut aturan bagi staf internasional untuk berdinas ke Korut.
Baca Juga: Putus Hubungan, Malaysia Beri Waktu 48 Jam Kedubes Korea Utara untuk Boyong dari Kuala Lumpur
Baca Juga: Presiden Jokowi Tengah Membentuk Tim Khusus Terkait Revisi UU ITE
Beberapa badan internasional seperti PBB termasuk WFP, WHO dan UNICEF memiliki gedung kantor di Korea Utara. Namun, pihak organisasi internasional tersebut tidak dapat menjelaskan kapan karyawan mereka dapat kembali.
Para ahli mempertanyakan kebenaran terkait klaim Korea Utara atas nol kasus Covid-19.
Para ahli menilai sistem perawatan kesehatan publik maupun warga sipil di Korut sangat berantakan.
Kondisi mengkhawatirkan yang berisiko itu dapat memicu terjadinya krisis kemanusiaan jika terjadi wabah besar.
Baca Juga: Jepang Akhirnya Akui Legalitas Komunitas LGBT Menikah
Kelompok kesehatan Internasional mengungkapkan Korut diprediksi akan berpotensi untuk menerima 1,9 juta dosis vaksin yang diproduksi oleh india dalam paruh pertama tahun ini, dengan jumlah penduduk 26 juta orang.
PBB mengungkapkan tetap berusaha menjalin kerja sama dengan pemerintah Korut untuk memberikan dukungan kampanye vaksinasi Covax dengan harapan dapat memberikan kesempatan kepada staf untuk kembali.
"Upaya pencegahan Covid-19 yang ketat di Korut telah berdampak pada operasi kemanusiaan. Hal ini menyebabkan berkurangnya kapasitas operasional, seperti kehabisan pasokan penting, dan tertundanya pengiriman program kemanusiaan," kata Dujarric dalam pernyataannya.***