SEPUTARTANGSEL.COM - Baru 6 hari setelah pelantikannya, pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Joe Biden mengumumkan akan melanjutkan hubungan dengan para pemimpin Palestina dan mengembalikan kontribusi Amerika dengan PBB, yang menyediakan bantuan kepada Palestina.
Perubahan ini diumumkan melalui pidato virtual di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibawakan oleh Richard Mills, duta besar Amerika di PBB. Mills juga mengatakan bahwa pemerintah baru ini akan berkomitmen pada solusi dua negara pada konflik Israel-Palestina.
Mills juga mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis.
Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Kapolri, Jenderal Pol Listyo: Pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
Baca Juga: Pemda DKI Tambah Lokasi Pemakaman dengan Protokol Covid-19, Cek di Sini Lokasinya
Pernyataan tersebut menandai penolakan pada kebijakan yang dibuat Donald Trump selama empat tahun terakhir, yang dinilai sangat memihak kepada kepentingan pemerintahan sayap kanan Israel.
Pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Trump telah menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington D.C., dan menghentikan kontribusi kepada agensi bantuan dan pekerjaan PBB yang memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina serta keturunannya.
Trump juga memerintahkan pemindahan kator kedutaan besar Amerika Serikat dari kota Tel Aviv ke Jerusalem, dalam rangka mengakui kota tersebut sebagai ibukota Israel, mengakui kedaulatan Israel terhadap dataran tinggi Golan, dan mengajukan rancangan perdamaian yang membiarkan pemukiman Israel di Tepi Barat Palestina.
Baca Juga: Astaghfirulloh, 5 Pelaku Perampokan Minimarket Ternyata Masih Berusia Muda
Baca Juga: Setelah Melakukan 10 Kali Aksi Pencurian, Polisi Berhasil Ringkus 4 Pelaku Curanmor di Tangsel
Mills mengulangi pernyataannya akan kebijakan Amerika Serikat yang sudah lama berdiri sebelum pemerintah Trump berkuasa, yang mengajak kedua belah pihak untuk menghindari langkah sepihak yang dapat merusak upaya kesepakatan perdamaian.
Langkah merusak yang dimaksud di antaranya adalah pencaplokan wilayah, aktivitas pemukiman ilegal, penggusuran, penghasutan kekerasan, dan memberikan kompensasi pada orang yang dipenjara atas kejahatan terorisme.
Ia mengakui hubungan di antara dua negara tersebut berada di titik nadir. "Kami berharap akan segera bisa mulai bekerja secara perlahan dalam membangun kepercayaan diri di kedua belah pihak untuk menciptakan lingkungan di mana kita akan bisa membantu menciptakan sebuah solusi," tambahnya.
Di pernyataannya, Mills tidak menyebutkan apakah ada rencana untuk mengembalikan lokasi kedutaan besar dari Jerusalem atau membatalkan pengakuan kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan.
Baca Juga: Wah, Penyanyi Nindy Ayunda Ditanyai 17 Pertanyaan oleh Kepolisian, Begini Detailnya
Baca Juga: Pemda DKI Siapkan 20.000 Meterpersegi TPU Rorotan Untuk Pemakaman dengan Protokol Covid-19
"Amerika Serikat akan terus menjaga dukungan kuat pada Israel," ujar Mills.
Mills juga memuji pembentukan hubungan diplomatis antara Israel dengan beberapa negara Arab yang diperantarai oleh Amerika tahun lalu, yang dianggap warga Palestina sebagai pengkhianatan janji-janji Arab yang menyatakan hanya akan berdamai dengan Israel jika Palestina sendiri juga sudah ikut berdamai.
Presiden Biden sebelumnya telah menjadi pendukung kuat Israel di seluruh masa karirnya dan telah mengenal perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu selama bertahun-tahun, meskipun hubungan diantara mereka beberapa kali menegang.
Titik terburuk hubungan mereka terjadi ketika Biden berkunjung ke Israel pada tahun 2010, ketika ia masih menjadi wakil presiden. Bersamaan dengan kunjungannya, pemerintah Netanyahu mengumumkan penambahan pembangunan pemukiman.
Dikutip Seputartangsel.com dari NPR 27 Januari 2021, keputusan ini dianggap secara pribadi oleh Biden sebagai penghinaan. Sementara itu Netanyahu mengklaim ia belum tahu pengumuman tersebut akan dikeluarkan.***