Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa vaksin yang dipilih oleh Pemerintah akan bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI akan menerbitkan label halal untuk vaksin Covid-19 dari perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd., sebelum dilakukan vaksinasi massal.
Vaksin dari Sinovac Biotech Ltd. ini dipastikan Ma'ruf akan memenuhi standar kehalalalan dari MUI.
Baca Juga: Selidiki Dugaan Pelanggaran Prokes Acara Habib Rizieq, Polisi Periksa CCTV
Baca Juga: Menkes Terawan: Agar Tidak Kagok, Simulasi Vaksinasi Covid-19 Penting Dilakukan
Ma'ruf menjelaskan bahwa perwakilan MUI telah dikirim ke China untuk mengecek kandungan dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam vaksin Sinovac.
Pengecekan itu berbarengan dengan kunjungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Vaksinnya sudah ada dan sudah diperiksa. Yang ada di Beijing kemarin sudah ada tim bersama BPOM juga Majelis Ulama. Menjelang vaksinasi sudah harus lebih dulu keluar label halalnya," kata Ma'ruf saat meninjau vaksinasi di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis 19 November 2020.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Minta Gubernur, Pangdam dan Kapolda Larang Kerumunan Massa
Baca Juga: Anniversary 15 Tahun, Super Junior Akan Rilis Album 'The Renaissance: The Start of a New Chapter'
Lebih lanjut Ma'ruf menjelaskan, vaksin yang diperbolehkan untuk digunakan memiliki dua alasan, yaitu memang halal dari segi kandungannya dan dipergunakan dalam keadaan darurat.
MUI punya peran untuk menentukan boleh atau tidaknya vaksin Covid-19 digunakan berdasarkan ajaran Islam.
Wapres juga berkesempatan meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Jerinx SID Kecewa Divonis 1 Tahun 2 Bulan, Nora Alexandra Berurai Air Mata
Baca Juga: Update Corona Tangsel 19 November 2020: Angka Kematian Tembus 100 Kasus
Ma'ruf meninjau langsung simulasi vaksinasi, mulai dari pendaftaran secara online hingga penyuntikan vaksin.
Ia memberi sejumlah catatan terhadap simulasi vaksinasi. Menurutnya, Kemenkes perlu memastikan kesiapan data peserta vaksinasi, distribusi vaksin, hingga pengelolaan limbah vaksin.
"Ini persiapan yang harus betul-betul cukup matang supaya nanti terjadi vaksinasi itu tidak ada hambatan apa-apa. Saya minta Kemenkes memastikan hal itu semua agar vaksinasi berjalan sesuai prosedur," ujarnya.
Baca Juga: 3 Hari Lagi, Kuota Internet Gratis Kemdikbud Disalurkan, Jangan Lewatkan Tanggalnya
Baca Juga: Mendagri Tegur 83 Kepala Daerah Terkait Kerumunan Pilkada Serentak 2020
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuat perjanjian kerja sama pengembangan vaksin dengan sejumlah perusahaan internasional. Salah satunya dengan Sinovac, perusahaan asal China.
Saat ini Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino.
Masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.***
