Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi sedikitnya kepada 14 orang terkait acara pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.
Acara pernikahan itu dilanjutkan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Namun, acara tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19 karena menimbulkan kerumunan orang banyak mengingat Indonesia saat ini dilanda pandemi Covid-19.
Baca Juga: Asyik, Telkomsel Akan Berikan Hadiah Uang Gratis Rp1,5 Juta dan HP Oppo Reno F4, Begini Caranya
Baca Juga: Aktor Kawasakan AS Alec Baldwin: Makamkan Trump di Kuburan Nazi
Penyidik Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki dugaan unsur pidana dalam acara Habib Rizieq itu.
"Tahapannya adalah saat ini penyelidikan, itu untuk menjawab satu hal ada atau tidak ada pidana saat ini dalam waktu 2-3 hari ke depan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Selasa 17 November 2020.
Jika ditemukan unsur pidana, kata Ade, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus itu ke tingkat penyidikan dan bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Reuni 212 Tetap Digelar,Jika Kerumunan di Pilkada Serentak 2020 Dibiarkan
Baca Juga: Segera Cair, Begini Cara Daftar Bantuan Sosial Tunai dan Cara Ceknya
"Kalau ada tindak pidana maka akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Proses penyidikannya masih berlangsung nanti baru menentukan siapa tersangkanya, itu tahapan dari pada penyidikan," ungkap Ade.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memanggil 14 untuk memberikan klarifikasi, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penyelenggara acara yakni Habib Rizieq juga akan dimintai klarifikasi.
Baca Juga: Dilelang, Sepatu Sutra Marie Antoinette Ratu Terakhir Kerajaan Prancis Laku Rp730 Juta
Baca Juga: Hasil Pertandingan UEFA Nations League: Prancis Amankan Juara Grup, Spanyol Berpesta Gol
Selain itu, penyidik juga memanggil Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat.
Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga akan dimintai klarifikasi termasuk Satgas Covid-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir.***
