Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Tak kurang 1.294 warga telah dievakuasi Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) dari wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi.
Kepala Pusat Data, informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengungkapkan, 1.294 warga itu dievakuasi ke empat Kabupaten yaitu Boyolali, Magelang, Klaten, dan Sleman.
“Warga yang dievakuasi itu adalah kelompok lanjut usia, dan anak-anak, balita ,disabilitas dan ibu menyusui, serta ibu hamil,” kata Raditya dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi BPNB, Rabu 11 November 2020.
Baca Juga: PA 212 Bantah Poster Ajakan Reuni Akbar 212 yang Viral di Media Sosial
Baca Juga: Update Corona Tangsel 12 November 2020: Positif Covid-19 Mendekati 2.000 Kasus Baca Juga: Update Corona Tangsel 12 November 2020: Positif Covid-19 Mendekati 2.000 Kasus
Raditya menuturkan, warga yang paling banyak dievakuasi adalah ke Kabupaten Magelang dengan jumlah 835 warga.
Kemudian, Sleman 203 warga, Boyolali 133 warga, dan Klaten 123 warga dengan tersebar di tempat evakuasi.
Terkait kebutuhan makan dan minum bagi warga pengungsi Gunung Merapi, pihak BNPB dan para sukarelawan terus membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok, selanjutnya memasak makanan di dapur umum dan mobil dapur lapangan.
Baca Juga: Dorong Peningkatan Ekspor, Pemerintah Gelar Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition
Baca Juga: Anggota TNI AU Ditahan Karena Buat Video Penyambutan Habib Rizieq, Fadli Zon: Apa Salahnya?
Pendukung lainnya ditempat penampungan selalu siap untuk memberikan seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam.
“Selain itu pemerintah desa menyiapkan tenaga dan pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Warga desa lain yang tidak terdampak bencana Gunung Merapi juga ikut membantu,” ungkapnya.
Tak hanya itu pihak BPBD juga turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana Gunung Merapi tersebut.
Baca Juga: Ada 11.471 Lowongan Kerja di Karirhub Kemnaker, Ini Link Pendaftarannya
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Tak Hadiri Upacara Penganugerahan Bintang Mahaputera, Ini Kata Arsul Sani
Menurut dia, dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten itu sudah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat.
Dengan status tersebut, akan mempermudah BPBD dalam aksesibiltas sumber daya, maupun akutablitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat.
Bahkan BPBD melakukan evaluasi terkait kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya transportasi evakuasi,jalur, penerapan protocol kesehatan saat melakukan evakuasi di tempat pengungsian.***
