Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Pemerintah perpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) gelombang kedua hingga akhir 2020.
Perpanjangan tersebut, lantaran pandemi Covid-19 masih berlangsung, dengan demikian Pemerintah memberikan BST kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, pemerintah memperpanjang gelombang kedua yakni periode Juli hingga Desember 2020.
Baca Juga: Ini Saran WHO Untuk Cara Belajar Tatap Muka yang Aman dari Penyebaran Covid-19
Baca Juga: Sesama Anggota NATO, Macron Menilai Erdogan Nyatakan Perang
"Oleh karena eskalasi Covid-19 masih berlangsung, maka presiden memperpanjang BST dengan gelombang kedua, yaitu periode Juli-Desember," kata Asep dalam Dialog Produktif 'Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi' di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin 2 November 2020.
Menurut Asep, gelombang kedua ini, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai Rp300.000 per bulan.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai bantuan pada gelombang pertama yang senilai Rp600.000 per bulan.
Baca Juga: Irjen Napolen Bonaparte Didakwa Terima Rp6,1 Miliar dari Djoko Tjandra, Ini Alur Kasusnya
Baca Juga: Langka, Rizal Ramli Puji Salah Seorang Menteri, Ini Orangnya
"Gelombang kedua BST yang diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sasarannya adalah orang miskin, rentan, dan terdampak Covid-19. Total ada 9 juta penerima, tidak termasuk DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan," ungkap Asep.
Asep menyebutkan bahwa data KPM diperoleh berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberikan oleh masing-masing bupati dan wali kota.
"Penerima BST adalah yang bukan penerima Program Keluarga Harapan [PKH] dan Bantuan Pangan Nontunai [BPNT] atau sembako. Kami menyasar yang di luar itu," tutur Asep.
Baca Juga: Jabodetabek Diguyur Hujan Angin Disertai Petir Hari Ini, Doni Monardo Imbau Masyarakat Waspada
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Sudah Dibuka, Ini Tipsnya Agar tak Gagal Terus
Menurut Asep, data KPM tersebut juga bersifat dinamis. Pihaknya masih memberikan ruang kepada bupati dan wali kota untuk melakukan revisi data.
Kata Asep, pada Oktober-Desember, pihaknya memperoleh amanah sebanyak 141.297 keluarga penerima manfaat yang diperoleh dari Kementerian Desa da nada juga dari kementerian lain.
Baca Juga: [BREAKING NEWS] Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Sudah Dibuka, Serbu!
Baca Juga: POPULER HARI INI: Malioboro Akan Ditutup Permanen Hingga Komentar Jokowi Bikin Ingat Abu Janda
Sementara, untuk proses penyalurannya Kemensos kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan BTS.
"PT Pos punya strategi penyaluran yang solutif dan menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar [3T] di Indonesia. PT Pos juga melakukan jemput bola dengan mendatangi KPM yang tidak bisa datang ke Kantor Pos," tutur Asep.***
