Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsudin menilai bahwa sistem konstitusi di Indonesia mulai berubah.
Din mengatakan, ada gejala yang mengarah pada kediktatoran konstitusional yang menggrogoti pemerintahan saat ini.
"Adanya gejala dan gelagat kekuasaan yang di negara kita mengarah pada constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional," kata Din dalam acara deklarasi KAMI Jambi secara virtual, Jumat 30 Oktober 2020.
Baca Juga: Wah, Din Syamsuddin Sudah Berkemas, Siap-siap Ditangkap
Baca Juga: Libur Panjang dan Cuti Bersama, Lebih 11.000 Wisatawan Berkunjung ke TMII
Kediktatoran konstitusional, kata Din, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan menyimpang dari nilai-nilai dasar negara untuk mengukuhkan kekuasaan.
Lebih lanjut, Din mengungkapkan, kediktatoran konstitusional sangat kuat. Jika hal ini terus berjalan, akan berpengaruh pada bergesernya sistem demokrasi menjadi otokrasi.
"Sekarang Indonesia jadi otokrasi bukan demokrasi. Otokrasi yaitu kekuasaan yang berpusat pada satu orang. Ini yang disebut dalam literatur ilmu politik sebagai democratic centralizm demokrasi yang terpusat seperti dulu," tutur Din.
Baca Juga: Khabib Nurmagomedov Taruh Cap Tapak Kaki di Foto Wajah Presiden Prancis, Emmanuel Macron
Baca Juga: Dewan Pengupahan Nasional Bantah Rekomendasikan Upah Mininum 2021 Tak Naik
Untuk membuktikan bahwa ada pergeseran dari demokrasi ke otokrasi, Din mencontohkan, adalah hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Din mengatakan, bahwa UU tersebut telah menunjukkan sebagai gejala kediktatoran pemerintahan Indonesia saat ini.
"Lihat manifestasinya pada UU nomor 2 tahun 2020. Yang hak dan fungsi DPR dalam penganggaran ditarik ke presiden," kata Din.
Baca Juga: Siapa yang Lebih Menguntungkan Indonesia Jika Terpilih, Trump atau Biden? Ini Kata SBY
Baca Juga: Tak Lolos Seleksi CPNS, Bisa Ajukan Sanggahan Maksimal Tiga Hari Setelah Pengumuman
Dengan demikian, Din mengungkapkan bahwa harus ada kekuatan dari bawah, dalam hal ini kelompok masyarakat yang bangkit untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
"Harus ada kekuatan rakyat yang bangkit untuk mengkoreksi, KAMI hadir untuk itu. Oleh karena itu, gerakan moral kami tidak boleh berhenti terus kita suarakan. Seberapa besar hambatan itu," tegas Din.***
