Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) mendapat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus suap dan gratifikasi.
Pemanggilan Lukas Enambe dilakukan setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus maling uang rakyat yang sedang diselidiki, berdasarkan aduan masyarakat.
Kasus ini menjadi perbincangan, karena Lukas Enambe juga merupakan seorang kader Partai Demokrat. Banyak orang kemudian meminta partai untuk memecat yang bersangkutan.
Baca Juga: Tersangka Maling Uang Rakyat Lukas Enembe Akan Diperiksa KPK, Kapan?
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief pun menanggapi kasus Lukas Enambe di media sosial pribadinya.
Menurut Andi Arief yang juga merupakan aktivis sosial, Demokrat akan membantu KPK selama itu murni bertujuan untuk menegakkan hukum.
"Pak prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum," kata Andi Arief sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Andiarief_, Jumat 23 September 2022.
Namun menurut Andi dalam cuitan yang sama, sebelumnya Lukas Enambe dan calon Wakil Gubernur, Yunus Wonda mendapat ancaman.
Lukas Enambe disebut menolak usulan Wakil Gubernur Papua yang ditunjuk Presiden Jokowi, yaitu Jenderal Waterpau.
"Meski ancaman pada Pak LE dan calon Wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak jenderal Waterpau usulan Pak Jokowi, karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," lanjut Andi Arief.
Tidak sampai di situ, Andi Arief menegaskan kembali dalam cuitan selanjutnya, Demokrat menolak permintaan Presiden Jokowi sebelum Lukas Enembe menjadi tersangka.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Tangsel Hari Ini Jumat 23 September 2022, Cek Lokasi di Sini
"Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSk kan Pak LE utusan Presiden menemui demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden," tandas Andi Arief.
Selanjutnya, Andi Arief menyebut, Partai Demokrat mencermati tuntutan untuk memberhentikan jabatan Enembe di partai.
Mereka sedang mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisinya yang masih belum bisa berbicara normal.
"Partai Demokrat mencermati banyak hal tentang tuntutan pemberhentian jabatan pak LE di partai," ucap Andi Arief.
"Banyak hal yang kami pertimbangkan, termasuk soal keamanan nasional, sekali lagi kami sedang mengupayakan bicara langsung dengan yang bersangkutan--bicara tak normal, berjalanpun lemah," pungkas Andi Arief mennceritakan kondisi terkini Enambe.
Simak informasi lengkap terkait Maling Uang Rakyat di Topik Khusus berikut: KLIK DI SINI.***
