Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi soal Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman yang harus mundur dari jabatannya usai dibatalkannya Pasal 87 huruf a UU MK nomor 7 tahun 2020.
Sebelum Pasal 87 huruf a UU MK nomor 7 tahun 2020 dibatalkan, Anwar Usman menyatakan dirinya tidak perlu mundur terkait putusan judicial review UU MK.
Namun, pernyataan Anwar Usman itu merupakan dissenting opinion, yakni pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan.
Baca Juga: Kemensos Gelar Aksi Donor Darah Sebagai Bentuk Rasa Peduli dan Peka Terhadap Lingkungan Sekitar
Namun, suara terbanyak menginginkan Pasal 87 huruf a yang berbunyi 'Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini' dihapuskan.
Terkait keputusan sidang yang menyangkut dirinya itu, Anwar Usman juga ikut memberikan suara.
Fadli Zon pun menanggapinya melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Selasa, 21 Juni 2022 malam.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta Anwar Usman untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK.
