Network
"Mahasiswa, apabila salah mengucapkan kata atau menyampaikan data tidak dapat didelik dengan pidana kebohongan publik!. Pejabat publik yang berbohong lah yang dapat didelik dengan pidana kebohongan publik. Paling tidak mereka dapat disebut melakukan pelanggaran etik jabatan!" tegasnya.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah juga menyinggung kembali kasus Ratna Sarumpaet yang dipenjara selama dua tahun setelah terbukti berbohong dan menimbulkan kegaduhan publik.
Mantan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyindir pejabat publik yang berbohong tanpa harus menanggung konsekuensi hukum apapun.
Baca Juga: Disenggol Mantan Pegawai KPK Soal Anggaran Gedung KPK, Fahri Hamzah: Time to Move On Bro
Padahal menurut Fahri Hamzah, pejabat publik digaji oleh negara. Sayangnya, ia melihat banyak pejabat publik yang justru membuat onar di ruang publik.
"Dalam kasus Ratna Sarumpaet, perempuan sudah tua berumur 70 tahun tetap dipenjara 2 tahun karena terbukti bohong dan berakibat ramai. Tapi begitu banyak pejabat publik, tua dan muda berbohong tanpa konsekuensi hukum apapun Padahal mereka digaji tapi bikin onar di ruang publik," ucapnya.
Meski tidak menyebutkan pejabat publik yang dimaksud, sebagian netizen menduga sindiran tersebut diperuntukkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka big data yang diklaimnya telah merekam 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.***
