Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Hilangnya nama Presiden RI kedua Soeharto dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 terus menuai polemik.
Salah satu tokoh yang keras memprotes hal ini adalah Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli Zon bahkan tak segan-segan menegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait hilangnya nama Soeharto dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Fadli Zon meminta agar Keppres yang diteken Jokowi itu segera direvisi karena banyaknya fakta sejarah yang salah.
Menurut Fadli Zon, Keppres tersebut bukan hanya menghilangkan peran Soeharto, tetapi juga peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia melihat hal ini sebagai sesuatu yang fatal.
"Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal @jokowi @mohmahfudmd," kata Fadli Zon, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @fadlizon pada Jumat, 4 Maret 2022.
Tanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR RI itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun ikut berkomentar.
