Network
Refly Harun menuturkan, ketika Pilpres 2019 lalu, Jokowi tidak hanya dimiliki PDIP, tetapi juga partai-partai lain yang mengusungnya.
Bahkan menurut Refy Harun, PDIP kala itu tidak mengampanyekan Jokowi.
"Mungkin dia (PDIP) merasa lebih percaya diri, cukup mengampanyekan Megawati dan trah Soekarno," ujarnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 17 April 2022.
Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, sistem bernegara di Tanah Air harus diperbaiki. Di antaranya yaitu dengan menghapuskan presidential threshold, serta masing-masing partai diwajibkan memiliki capres dan cawapres sendiri.
Menurut Refly Harun, hal ini bertujuan agar partai politik lebih genuine dalam melakukan rekrutmen politik dan kepemimpinan.
"Jadi, cita-cita partai itu besar. Masa cita-cita partai cuma menjadi wakil presiden? Terakhir turun lagi, bukan menjadi presiden atau wakil presiden, tapi cukup menjadi pendukung atau penyokong presiden partai lain," ucapnya.
"Kita harus berubah mentalnya. Kalau pada putaran pertama semua partai politik ada calon, maka kalau peserta Pemilunya 16, ya minimal 16 calon," kata Refly Harun menambahkan.
Meski demikian, kata Refly Harun, apabila partai-partai politik tetap ingin mencalonkan tokoh yang sama, hal itu tetap diberbolehkan.
