Network
Hanya saja, Refly Harun melihat hal itu sebagai hal yang janggal ketika partai politik gagal melakukan kaderisasi dan tidak ingin kadernya menjadi presiden.
"Ketika pada putaran pertama tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu, maka pada putaran kedua itu lah pilihan untuk berkoalisi dengan secara faktual melihat konstelasi politik," tuturnya.
"Sehingga kalau ada yang terpilih, maka yang terpilih itu tetaplah milik partai pengusungnya yang satu itu, jadi tidak bisa diklaim semua orang," sambung Refly Harun.
Menurut mantan Komisaris PT Pelindo I itu, berbeda dengan Jokowi saat ini yang diklaim oleh beberapa partai politik lainnya seperti Nasdem dan PSI.
Refly Harun mengatakan, dengan dihapuskannya presidential threshold, maka akan terlihat kecanggihan partai-partai politik dalam menghadirkan kepemimpinan.
Selain itu, Refly Harun menuturkan, keterbukaan slot partai politik membuka kesempatan bagi tokoh independen untuk bergabung ke dalamnya.
"Jangan kemudian orang-orang tersebut justru dibiarkan tetap menjadi sosok-sosok yang independen. Karena kalau sudah dia menjadi presiden, dia paling tidak harus memegang partai politik. Kalau tidak memegang partai politik, wah gawat dia jadinya," tegasnya.
Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan hal lain yang membuat PDIP sensi kepada Jokowi adalah karena Presiden tidak bisa diklaim sebagai satu-satunya milik partai pimpinan Megawati itu.
