SEPUTARTANGSEL.COM- Pernyataan Juru Bicara Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menuai pertanyaan.
Dalam pernyataannya Jodi Mahardi menolak membuka big data yang dikatakan Luhut Pandjaitan mengenai hasil survei setuju Pemilu 2024 ditunda.
Jodi Mahardi menyebut bahwa big data tersebut adalah data internal, dan bukan milik pemerintah.
Luhut Pandjaitan sendiri sebelumnya mengaku, berdasarkan big data yang dimilikinya sebanyak 110 juta masyarakat setuju pemilu 2024 ditunda.
Menanggapi pernyataan tersebut, aktivis Bhagavad Sambadha melalui akun twitternya @fullmoonfolks melontarkan komentarnya.
Bhagavad menyebut Luhut sebagai pejabat publik selalu terkait dengan bisnis yang dijalaninya.
"Jadi pejabat publik ngurusin investasi ikutan bisnis tambang, jadi pejabat publik ngurusin pandemi ikutan bisnis PCR, sekarang jadi pejabat publik lagi ngomongin hajat publik malah punya data sendiri?" komentar Bhagavad Sambadha pada Selasa, 5 April 2022.
"Ini kemungkinannya cuma setengah nabi apa setengah bandit," sindirnya.