Network
Anthony Budiawan memperingatkan, apabila seorang pejabat publik tak bisa membuka data yang ia klaim, maka seharusnya masalah tersebut tak usah dibicarakan di ruang publik.
"Kalau tidak bisa, isu tersebut jangan dibicarakan di ruang publik," ujarnya.
Anthony Budiawan juga menanyakan big data yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menegaskan, apabila data tersebut merupakan kebohongan, maka Luhut Binsar Pandjaitan wajib mundur dari jabatannya saat ini.
"Atau memang data tersebut tidak ada, alias bohong besar? Hukumnya: wajib mundur," tegasnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu mengklaim telah mengantongi big data yang berisi 110 juta percakapan orang di media sosial yang ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Luhut melihat, masyarakat menolak apabila Pemilu diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, terlebih dengan biaya yang sangat besar.
Ia menuturkan, aspirasi masyarakat terkait penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi.***
