Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal tersebut didasari dari percakapan 110 juta orang di media sosial.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, rakyat tidak setuju apabila Pemilu diselenggarakan pada masa pandemi dan menghabiskan dana Rp110 triliun.
Luhut Binsar Pandjaitan, aspirasi masyarakat untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi.
Menanggapi hal ini, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon pun buka suara.
Melalui akun media sosial pribadinya, Fadli Zon menyebut data yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan fiksi.
"Fiksi," tegas Fadli Zon, dikutip SeputarTangsel.Com pada Jumat, 11 Maret 2022.
Usul Penundaan Pemilu
Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai politik mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda.
Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Selain para pimpinan partai politik, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga mengutarakan hal yang sama.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Kembali Dikritik, Pakar: Mungkin Tidak Pernah Baca UUD 1945
Bahlil Lahadalia mengklaim, para pengusaha ingin agar Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Bahlil Lahadalia, para pengusaha tidak ingin diganggu oleh urusan politik karena masih dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak bisa melarang usul penundaan Pemilu.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Pemilu 2024 Tidak Bisa Ditunda
Jokowi mengatakan, usulan tersebut merupakan bagian dari demokrasi.
Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap patuh dan tunduk terhadap konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.***
