Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Mahfud MD menanggapi polemik dihapuskannya nama Soeharto dalam sejarah Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949.
Polemik mengemuka usai Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara 1 Maret.
Di dalam Keppres itu, nama Soeharto sama sekali tidak disebut. Padahal sejarah mencatat peran sentral Soeharto dalam peristiwa tersebut.
Namun, Menko Polhukam Mahfud MD membantah hilangnya nama Soeharto dalam Keppres tersebut. Menurutnya, nama Soeharto tetap ada dalam Naskah Akadamik Kepres.
"Berita di bwh ini tak tepat. Kepres tsb bkn buku sejarah tp penetapan atas 1 titik krusial sejarah," ujar Mahfud MD sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @mohmafudmd, Kamis 3 Maret 2022.
"Kepres tsb tdk menghilangkan nama Soeharto dll dlm SU 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yg sumbernya komprehensif," jelas Mahfud MD seraya mencantumkan link dari Galamedia, jaringan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN).
Pernyataan Mahfud MD mendapat tanggapan beragam dari netizen. Beberapa netizen menginginkan ada link atau unggahan Naskah Akademik Kepres, agar semua orang membacanya.
"Pertanyaan kenapa dalam kepres tidak di sebut padahal Mbah Harto adalah panglima perang serangan umum 1 Maret 1949 ? Masyarakat awam tak pernah melihat dan membaca naskah akademik pembentukan hari kedaulatan negara, namun membaca menyimak kepres penerbitan hari kedaulatan negara," kata @Mbahhardiman.
"Mana link Naskah Akademiknya, biar saya juga bisa baca Pak?" tanya @achedy.
Baca Juga: Polemik Nama Soeharto Hilang dari Sejarah, Fadli Zon: Pak Harto Orang Kepercayaan Jendral Sudirman
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Kepres menyebutkan, tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hari tersebut bukan merupakan hari libur nasional.
Dalam penjelasannya selanjutnya diberikan informasi pertimbangan penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Salah satu pertimbangan diterbitkannya Kepres, yaitu Peristiwa SU 1 Maret 1949. Peristiwa tersebut digagas oleh Sri Sultan Hamengkubowono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sementara itu, Soekarno dan Mohammad Hatta disebut sebagai tokoh yang menyetujui dan menggerakkan peristiwa sejarah tersebut.
Tidak ada nama Soeharto yang sebelumnya dikenal sebagai salah seorang yang berperan dalam SU 1 Maret 1949. ***
