Penundaan Pemilu 2024, Burhanuddin Muhtadi Minta Jokowi Klarifikasi Resmi, Malah Dapat 'Gelar'

- 3 Maret 2022, 13:05 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dicap sebagai kadrun usai meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi usul penudaan Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dicap sebagai kadrun usai meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi usul penudaan Pemilu 2024. /Riza Harahap/Antara

SEPUTARTANGSEL.COM- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi berita bahwa istana sebagai sumber wacana penundaan Pemilu 2024. 

Hal itu dikatakan Burhanuddin Muhtadi menanggapi berita bahwa tiga pimpinan Parpol yang mengumumkan mendukung Pemilu 2024 ditunda atas perintah Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan. 

Akan tetapi pernyataan Burhanuddin tersebut ditangkap beda oleh netizen hingga ia dikaitkan dengan kelompok cebong dan kadrun

Baca Juga: Nama Soeharto Hilang dari Sejarah Serangan Umum 1 Maret, Mahfud MD: Nama Soeharto Disebut di Naskah Akademik

"Repot berpikir waras. Di sini saya dituduh kadrun, di buzzer sebelah sy dituduh sbg cebong," keluh Burhanuddin Muhtadi di akunnya @BurhaMuhtadi pada 3 Maret 2022. 

Melalui akun twitternya @BurhanMuhtadi menyarankan agar Presiden Jokowi membuat pernyataan publik mengenai menolak ide penundaan pemilu. 

"Saya tidak menuduh Pak Jokowi. Karena sudah banyak pihak yg mengaitkan dengan istana, saya saran Pak Jokowi mengklarifikasi dengan membuat pernyataan publik menolak ide penundaan pemilu," kata Burhanuddin Muhtadi pada 3 Maret 2022.

Burhanuddin mengungkapkan kembali pernyataan Jokowi mengenai penolakannya terhadap masa jabatan 3 periode. 

"Mengingatkan kembali dengan statement Presiden Jokowi saat ramai wacana perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode," kata Burhanuddin Muhtadi.  

Halaman:

Editor: Tining Syamsuriah


Tags

Terkait

Terkini

x