Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dituduh sebagai seorang kadrun alias kadal gurun.
Tudingan kadrun terhadap Burhanuddin Muhtadi itu muncul usai dirinya membuat pernyataan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi kepada publik terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Burhanuddin Muhtadi disebut seolah-olah menuding keterlibatan Jokowi yang menginginkan penundaan pemilu melalui tiga ketua umum partai politik, seperti PAN, PKB, dan Golkar.
Baca Juga: Luhut Diduga Terlibat Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi Demokrat Samakan dengan Kasus Moeldoko
Adalah akun Twitter @sapaindo yang menuding Burhanuddin Muhtadi sebagai seorang kadrun pada Rabu, 2 Maret 2022.
"Woi @BurhanMuhtadi statement anda di hot room @Metro_TV sadis amat,seolah2 menuduh keterlibatan Pak @jokowi yg menginginkan menunda Pemilu melalui tangan ketiga Ketua Partai yaitu @DPP_PKB @Official_PAN @fraksigolkar Anda tak bs asal bicara tanpa bukti mendasar. DASAR KADRUN," kata akun tersebut.
Menjawab tudingan tersebut, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan dirinya tidak menuduh Jokowi.
Dia hanya meminta agar Jokowi untuk mengklarifikasi kepada publik untuk menolak wacana penundaan Pemilu. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang mengaitkan wacana tersebut dengan keterlibatan pihak istana.
Baca Juga: Luhut Diduga Jadi Dalang Wacana Penundaan Pemilu 2024, Refly Harun: Kekuasaan Itu Nikmat, Rasanya Tidak Fair
Hal itu diungkapkan oleh Burhanuddin Muhtadi melalui cuitan di akun Twitter @BurhanMuhtadi pada Kamis, 3 Maret 2022.
"Saya tidak menuduh Pak Jokowi. Karena sudah banyak pihak yg mengaitkan dengan istana, saya saran Pak Jokowi mengklarifikasi dengan membuat pernyataan publik menolak ide penundaan pemilu," kata Burhanuddin Muhtadi.
Dia mengatakan menjadi sulit untuk berpikir waras. Pasalnya, dengan pemikiran waras tersebut, dirinya di satu sisi dituding sebagai kadrun, di sisi lain dituduh sebagai cebong.
"*repot berpikir waras. Di sini saya dituduh kadrun, di buzzer sebelah sy dituduh sbg cebong," ujarnya.
Baca Juga: Partai Gerindra Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Fadli Zon: Mari Jaga dan Rawat Demokrasi Sesuai Jadwal
Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi meminta Jokowi untuk memberikan klarifikasi terkait isu penundaan Pemilu 2024.
Pasalnya, selama ini Jokowi hanya mengklarifikasi untuk menolak wacana presiden tiga periode. Sementara, perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu 2024 belum pernah diklarifikasi.
Hal itu disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah acara berjudul 'HOTROOM-Maju Mundur Pemilu' yang tayang di kanal YouTube metrotvenews pada Kamis, 3 Maret 2022.
"Jadi, dua kali pernyataan Pak Jokowi itu terkait penolakan tiga periode tetapi belum ada pernyataan beliau secara verbatim mengenai tidak setujunya masalah perpanjangan masa Pemilu," pungkas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu.***
