Network
"Tapi dari awal sepertinya Presiden Jokowi tidak menunjuk Menteri yang karakter begitu, yang karakternya merangkul semua umat," ungkapnya.
"Tetapi yang berasal dari arus politik tertentu. Arus politik yang justru bisa memunculkan pembelahan terus menerus di masyarakat," tambahnya.
Menurut Refly, sesuatu yang sudah lumrah ada di masyarakat tidak perlu diatur karena akan sia-sia saja.
Baca Juga: Laporan Roy Suryo Terhadap Menag Yaqut Ditolak Polda Metro Jaya: Belum Ada Unsur Penodaan Agama
"Kalau kita ingin mempermasalahkan sesuatu, dan sesuatu itu sudah muncul, sudah terjadi, dan sudah merupakan hal yang lumrah di masyarakat, maka sesungguhnya barangkali kita tidak perlu melakukannya," tuturnya.
"Karena akan sia-sia saja kalau kita kemudian mengatur hal-hal yang secara sosiologis sudah di masyarakat," sambungnya.
Bahkan Refly mengungkapkan sebelum Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022 ini dikeluarkan, tidak ada keributan yang terjadi akibat masyarakat terganggu soal suara toa di masjid.
"Toh tidak terjadi juga, katakanlah keributan di masyarakat," pungkasnya.
Lebih lanjut, Refly justru menuturkan bahwa akan ada keributan jika permasalahan ini diangkat ke publik.
"Justru ketika diperdebatkan , dimasalahkan, diangkat, maka di situ terjadi keributan, pro dan kontra," ucapnya.***
