Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif curiga Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman tengah dilanda ketakutan.
Pasalnya, Jenderal Dudung Abdurachman dilaporkan Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) pada Jumat, 28 Januari 2022 lalu.
Dudung Abdurachman dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama terkait pernyataan 'Tuhan bukan orang Arab'.
Hal itu dinyatakan Slamet Maarif untuk merespons pernyataan Dudung Abdurachman yang meminta agar Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizieq Shihab tak macam-macam.
Menanggapi hal ini, Ahli hukum tata negara Refly Harun melihatnya sebagai sebuah perkara politik.
Refly Harun menyayangkan persoalan politik yang melibatkan seorang petinggi TNI.
"Harusnya saya katakan ya, TNI tidak boleh masuk ke dalam wilayah ini, stay away," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 8 Februari 2022.
Menurut Refly Harun, PA 212, Habib Bahar bin Smith, dan Habib Rizieq adalah pihak yang terkenal kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, kritik mereka terhadap pemerintahan Jokowi harusnya dianggap sebagai representasi suara kritis dari masyarakat.
"Tidak perlu baper," ujarnya.
Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu menilai, apabila Dudung terus berkomentar, maka polemik bisa berkepanjangan.
Karena, komentar Dudung hanya akan mengundang kelompok-kelompok yang kritis terhadap dirinya dan pemerintahan Jokowi untuk bersuara.
Meski begitu, ia mengatakan mantan Pangkostrad itu tetap akan dibela oleh kelompok pro pemerintahan Jokowi.
"Tetapi tidak baik juga melibatkan TNI dalam sebuah pusaran perdebatan atau polemik. Nah itu yang saya sayangkan. TNI harus beyond dari politik sehari-hari," tuturnya.
"Tapi rupanya tidak demikian. Jenderal Dudung senantiasa ingin ikut dalam perdebatan dan pusaran politik tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu juga menyinggung Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang menurutnya selalu menghindari pernyataan-pernyataan terkait politik sipil.
"Rasanya kita tidak pernah melihat Jenderal Andika cawe-cawe dalam isu politik sipil sejak jadi KSAD sampai menjadi Panglima TNI," ucapnya.
Ia berharap, Jenderal Andika Perkasa tetap akan mempertahankan sikapnya sebagai profesionalitas TNI.***
