Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto ditetapkan sebagai tersangka kasus maling uang rakyat (korupsi).
Ardian diduga menerima suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Cendekiawan, Profesor Emil Salim mengaku terkejut Ardian ditetapkan sebagai tersangka maling uang rakyat oleh KPK.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, KH Cholil Nafis: Kegiatan Berjemaah Silahkan Seperti Biasa, Kecuali...
Namun, Emil Salim heran dengan reaksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang ogah dilibatkan kembali dalam memberi pertimbangan pengajuan dana PEN.
Hal itu diungkapkan oleh Emil Salim melalui cuitan di akun Twitter @emilsalim2010 pada Minggu, 6 Februari 2022.
"Dgn terkejut kita baca bahwa KPK menetapkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai tersangka. Yg mengherankan bahwa reaksi Kemdagri adalah untuk tidak dilibatkan lagi dalam memberi pertimbangan pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional," kata Emil Salim.
Lalu, Emil Salim pun bertanya mengenai logika dari Kemendagri yang tidak mau lagi dilibatkan dalam memberi pertimbangan pengajuan dana PEN usai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Baca Juga: Ongkos Politik Mahal, Emil Salim: Herankah Jika Anggaran Pembangunan dan Bansos Diselewengkan Tuk Bayar Utang?
"Adakah yg bisa jelaskan logikanya?" tanyanya.
Pertanyaan Emil Salim itu turut ditanggapi oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Melalui cuitan di akun Twitter @msaid_didu pada Senin, 7 Februari 2022, Said Didu menduga Kemendagri tidak kuat menghadapi tekanan politik dari para oligarki yang ingin bagi-bagi uang rakyat.
"Logika saya mungkin Kemendagri tidak kuat hadapi tekanan politik dari para oligarki yg ingin bagi-bagi uang rakyat," ucap Said Didu.
Baca Juga: Disebut Hoaks dan Korup, Said Didu Meradang: Saya Capture Tuduhan Anda di Kalimat Terakhir
Untuk diketahui, Tito Karnavian telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak lagi dilibatkan dalam memberikan pertimbangan pengajuan dana PEN.
Hal itu dikarenakan Tito Karnavian geram dengan adanya kasus maling uang rakyat di kementerian yang dipimpinnya.***
