Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Jurnalis senior Edy Mulyadi penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada Senin, 31 Januari 2022.
Edy Mulyadi diperiksa terkait pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat 'Jin Buang Anak' dan 'Macan Mengeong'.
Terkait pemanggilannya itu, Edy Mulyadi menduga akan langsung ditahan pihak Kepolisian.
Bahkan, Edy Mulyadi pun sampai membawa pakaian dan alat mandi.
"Iya saya menduga (ditahan), tapi saya tidak berharap," kata Edy Mulyadi.
Mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat ada pihak tertentu yang sengaja membesarkan kasusnya karena unsur politik.
Baca Juga: Edy Mulyadi Hadir Pemeriksaan Bareskrim Polri: Saya Menduga Ditahan
Pasalnya, selama ini ia dikenal sering kali mengkritik pemerintah. Di antaranya terkait UU Cipta Kerja/Omnibus Law, RUU Minerba, dan revisi UU KPK.
Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun membandingkan kasus Edy dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan.
"Masa sih bangsa ini mau menahan dan memenjarakan orang dengan hal-hal yang terkait ucapan saja? Ya walaupun kita tidak bisa remehkan ucapan," tutur Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Comdari kanal YouTube Refly Harun.
Baca Juga: Polisi Akan Jemput Edy Mulyadi Jika Mangkir dari Panggilan Kedua, Terkait Kasus 'Jin Buang Anak'
Refly Harun mengatakan, masyarakat harus memahami sesuatu yang membuat banyak orang terjebak terhadap pornografi politik.
"Kita tahu sama tahu, tapi kita tidak bisa ngomong, tidak bisa go forward. Karena kalau kita bicara tentang aspirasi, aspirasi bisa bermacam-macam. Bisa pro dan bisa kontra, tergantung aspirasi mana yang mau kita angkat," ujarnya.***
