Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy ikut buka suara terkait ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.
Muhadjir Effendy mengatakan agar publik tidak terlebih dahulu menghakimi Bupati Langkat terkait ditemukannya kerangkeng manusia di kediamannya tersebut.
Muhadjir Effendy menduga Bupati Langkat mempunyai tujuan mulia di balik kerangkeng manusia itu dikarenakan bangunan itu awalnya digunakan untuk memulihkan para pecandu narkoba.
Baca Juga: Penghuni Kerangkeng Disebut Warga Binaan, Dokter Berlian Sentil Kapolri: Jangan Terkesan Bela Pelaku Kejahatan
Pernyataan Muhadjir Effendy itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Sutradara Film, Angga Sasongko.
Angga Sasongko merasa geram dengan pernyataan Menko PMK yang menduga ada tujuan mulia di balik kerangkeng manusia Bupati Langkat tersebut.
Pasalnya, Angga Sasongko mengatakan temuan di rumah Bupati Langkat itu menunjukkan manusia yang dikerangkeng tanpa proses hukum dan dipaksa kerja tanpa kompensasi.
Hal itu diungkapkan oleh Angga Sasongko melalui cuitan di akun Twitter @anggasasongko pada Kamis, 27 Januari 2022.
Baca Juga: Soroti Sikap Polisi Soal Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Okky Madasari: Bisa Gak Agak Bener Dikit?
"WTF! Manusia dikerangkeng tanpa ada proses hukum. Dipaksa kerja tanpa dikompensasi. Lalu diduga ada tujuan mulai?" kata Angga Sasongko.
Bahkan, pria berusia 37 tahun itu merasa putus asa dengan rezim pemerintahan saat ini.
"I am done with this rezim. Terserah lu aja deh!" ujarnya.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin usai terkena OTT KPK yang diungkap oleh Migrant CARE.
Baca Juga: Soal Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Enggal Pamukty: TKA China Hidup Enak, Warga Lokal Dijadikan Budak
Dalam laporannya, Migrant CARE mengungkap ada dua sel di dalam rumah Bupati Langkat yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja.
Tak hanya dimasukkan di kerangkeng, para pekerja sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lebam dan sebagian mengalami luka.
Para pekerja dipekerjakan di kebun sawit selama 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Setelah mereka bekerja dimasukkan ke dalam kerangkeng dan tidak punya akses ke mana-mana.
Oleh karena itu, Migrant CARE menuntut Komnas HAM untuk mengusut perbudakan modern tersebut diusut dengan tuntas karena bertentangan dengan UU No 5 tahun 1998 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 28 September 1998.***
