Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kepala Bappenas sekaligus Menteri PPN, Suharso Monoarfa disebut tidak mengetahui sebagian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru ternyata berada di wilayah konsensi tambang.
Suharso Monoarfa menduga konsensi tambang yang dipegang oleh sejumlah perusahaan merupakan izin lama yang sudah diselesaikan.
Ketidaktahuan Suharso Monoarfa soal konsensi tambang itu turut ditanggapi oleh Budayawan Sujiwo Tejo.
Baca Juga: Sujiwo Tejo Minta PDIP Periksa Kadernya yang Songong: Sudah Watak atau Baru Taraf Watuk? Mending Pecat Saja
Sujiwo Tejo mengaku tidak percaya bila seorang Kepala Bappenas tidak mengetahui sebagian lahan IKN baru merupakan wilayah konsensi tambang.
Hal itu diungkapkan oleh Sujiwo Tejo melalui cuitan di akun Twitter @sudjiwotedjo pada Rabu, 26 Januari 2022.
"Tak mungkin Kepala Bappenas sampai tak tahu bhw sebagian lahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ternyata merupakan wilayah konsesi tambang," kata Sujiwo Tedjo.
Pasalnya, budayawan yang akrab disapa Mbah Tejo itu mengatakan Undang-Undang (UU) IKN telah dirancang selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Beda Sikap dengan Erick Thohir Soal Toilet Gratis SPBU, Mbah Tejo: Baiknya Kita Tetap Ngasih Duit Seikhlasnya
Bahkan, dia mengatakan UU IKN sudah didialogkan dengan masyarakat dan dibuat melalui naskah akademik.
Oleh karena itu, Mbah Tejo menduga pemberitaan Suharso Monoarfa yang mengaku tidak mengetahui sebagian lahan IKN baru merupakan wilayah konsensi tambang adalah tidak benar atau hoaks.
"Sebab pasti UU IKN itu ud digodok bertahun2, ud didialogkan dgn rakyat, dan ud melalui naskah akademik. Patut diduga berita ini hoax," ujarnya.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan lokasi yang akan dijadikan IKN baru bukan sebuah kosong.
Baca Juga: Tanggapi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Politisi PKS: Perlu Hati-hati, Banyak Negara yang Gagal
Berdasarkan data yang dilaporkan, JATAM menyebutkan terdapat sebanyak 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara berada di atas wilayah total kawasan IKN baru.
Tak hanya itu, JATAM juga menghimpun sebanyak lebih dari 50 nama politisi yang berhubungan dengan kepemilikan konsensi di lokasi IKN baru.***
