Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Anggota Badan Legislatif (Pileg) resmi ditetapkan pada 14 Februari 2024.
Tanggal tersebut disepakati oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah sependapat tanggal 14 Februari 2024 akan menjadi pelaksanaan pemungutan suara Pilpres, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, serta pemilu anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca Juga: Soal Jadwal Pemilu 2024, Mahfud MD: KPU dan DPR Bisa Buat Usul Juga
Hal itu diungkapkan oleh Tito Karnavian saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda penetapan jadwal Pemilu 2024 di Gedung DPR RI pada Senin, 24 Januari 2024.
"Kami kira dari pemerintah sependapat, 14 Februari," kata Tito Karnavian yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Senin, 24 Januari 2022.
Pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Mantan Ketua MK: Jika Masih Pandemi, Calon Pemilih di Pemilu 2024 Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Tito juga mengatakan bahwa efisiensi tersebut akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.
"Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain," ujar Tito.
Selain itu, mantan Kapolri itu mengungkapkan suskesnya pengalaman Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang lalu bisa dijadikan pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Sedangkan, pengalaman yang kurang bagus, seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat, perlu dikelola.
"Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi adalah momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka," tutur Tito
"Maka, satu keniscayaan, yang harus dikelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik," sambungnya.***
