Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Rencana pemerintah untuk mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) tuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
DPR menilai, proyek IKN tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam program PEN. Pasalnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11, dana PEN hanya boleh dialokasikan untuk melindungi masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19.
DPR RI mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar jangan sampai pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Isu Ridwan Kamil Dicatut Sebagai Kepala Otorita IKN, Ariya: Tuntaskan Dulu Slogan Jabar
Sri Mulyani merespons, pemerintah masih bisa menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Ia mengungkapkan, sekitar Rp110 triliun dari kementerian tersebut dapat diperuntukkan bagi proyek IKN.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung menilai, metode Sri Mulyani menunjukkan cara berpikir rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi sebetulnya dia punya determinasi untuk menghidupkan ekonomi. Caranya adalah mengaktifkan hal-hal yang secara konkret langsung menyentuh rakyat. Dan itu berarti dia harus pimpin desain itu karena dia yang rancang, Menteri Keuangan yang rancang," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 22 Januari 2022.
"Sebetulnya juga sering kali ajaib, Menteri Keuangan kan cuma kasir, ngapain rancang-rancang begitu? Merancang kan adalah fungsi dari Bappenas, menteri-menteri teknis, baru dia tentukan. Tapi sudah jadi tradisi di pemerintahan kita sejak Orde Baru kalau Menteri Keuangan itu posisinya strategis," sambungnya.
Menurut Rocky Gerung, saat ini Sri Mulyani sedang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa karena rancangannya tidak terpakai.
Rocky mengatakan, seharusnya hal tersebut diberikan kepada tenokrat. Sayangnya, menteri-menteri utama dalam kabinet merupakan pimpinan partai politik.
Lebih lanjut, Rocky menuturkan Sri Mulyani bisa saja menolak proyek IKN karena dapat menggerus anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.
"Masih ada rakyat miskin 20 juta, masih ada stunting 10 juta orang, masih ada karyawan buruh honorer yang belum bisa digaji sempurna bahkan nggak bisa diangkat. Jadi, semua itu dipikirin Sri Mulyani," ujarnya.
Namun ia menilai, pemikiran Sri Mulyani justru tidak dianggap oleh menteri-menteri koordinator di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin yang notabenenya merupakan pimpinan partai politik.
"Jadi itu yang bikin Sri Mulyani frustasi dengan pemindahan ibukota yang dia nggak bisa ucapkan kepada publik," tuturnya.
Karenanya menurut Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu, apabila tidak ada back up politik, maka Sri Mulyani hanya terombang-ambing meski cara berpikirnya rasional.
Rocky menegaskan, seharusnya secara etis Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berbicara di hadapan publik agar tidak dihukum oleh sejarah.
"Kalau sekarang orang akan anggap berarti Sri Mulyani satu paket dengan mereka yang cara menghitungnya dungu. Kan akhirnya begitu. Mindahin ibukota di tengah urgensi yang nggak ada, itu namanya dungu kan?" tegasnya.***
