Network
Selain itu, Sirojudin Abbas menilai saat ini belum ada permufakatan yang dilakukan antara penyelenggara negara, baik pemerintah maupun DPR terkait rencana diundurnya penyelenggaraan pemilu.
Dirinya pun sempat menyinggung pihak yang mengaitkan peristiwa di masa lalu dengan keinginan untuk mengundur jadwal pemilu, ia mengatakan kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi pada 1999 silam.
"Para pendukung pengunduran pemilu menggunakan preseden sejarah atau hal yang terjadi di masa lalu. Saat itu, perubahan jadwal pemilu dimajukan, Pemilu 2002 ke 1999," ujar Abbas.
"Namun, yang harus diingat konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang," tambahnya.
Sirojudin Abbas mengatakan, kala itu jadwal pemilu dimajukan akibat timbulnya ketidak percayaan masyarakat pada pemerintah transisi maupun MPR dan DPR hasil Pemilu 1997.
Sedangkan saat ini, kondisi seperti itu tidak terjadi sehingga hasil survei menunjukkan masyarakat tidak menginginkan jadwal Pemilu 2024 untuk diundur.***
