Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengungkap hasil survei terkait rencana penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia.
Pihaknya mengatakan, mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur.
Hal itu ia ungkap saat menghadiri webinar Moya Institute bertajuk "Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024" pada Jumat 21 Januari 2022.
Baca Juga: Mantan Ketua MK: Jika Masih Pandemi, Calon Pemilih di Pemilu 2024 Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin
"Survei kami pada September 2021 menunjukan 82,5 persen responden menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," kata Abbas dikutip SeputarTangsel.Com dari ANTARA pada Sabtu, 22 Januari 2022.
"Jadi kebanyakan masyarakat memang tetap menginginkan hak politiknya terpenuhi di 2024 dengan tidak mengubah jadwal pemilu," sambungnya.
Pernyataan tersebut juga menjadi tanggapan atas pernyataan Menteri Investasi yang merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKPM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Pasalnya, Bahlil mengaku mewakili para pengusaha untuk menyampaikan aspirasi yang menyebut menginginkan pelaksanaan Pemilu 2024 untuk diundur ke 2027.
Selain itu, Sirojudin Abbas menilai saat ini belum ada permufakatan yang dilakukan antara penyelenggara negara, baik pemerintah maupun DPR terkait rencana diundurnya penyelenggaraan pemilu.
Dirinya pun sempat menyinggung pihak yang mengaitkan peristiwa di masa lalu dengan keinginan untuk mengundur jadwal pemilu, ia mengatakan kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi pada 1999 silam.
"Para pendukung pengunduran pemilu menggunakan preseden sejarah atau hal yang terjadi di masa lalu. Saat itu, perubahan jadwal pemilu dimajukan, Pemilu 2002 ke 1999," ujar Abbas.
"Namun, yang harus diingat konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang," tambahnya.
Sirojudin Abbas mengatakan, kala itu jadwal pemilu dimajukan akibat timbulnya ketidak percayaan masyarakat pada pemerintah transisi maupun MPR dan DPR hasil Pemilu 1997.
Sedangkan saat ini, kondisi seperti itu tidak terjadi sehingga hasil survei menunjukkan masyarakat tidak menginginkan jadwal Pemilu 2024 untuk diundur.***
