Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Polemik perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan publik.
Banyak masyarakat yang sepenuhnya menerima perpindahan Ibu Kota Negara baru ini.
Bahkan ada kabar menyebutkan ada penolakan dari masyarakat Kalimantan Timur yang juga menolak perpindahan Ibu Kota Negara baru ini.
Oleh karena itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan tidak ada penolakan yang dilakukan masyarakat setempat terkait penetapan wilayah Kaltim sebagai Ibu Kota Negara baru.
"Begitu juga setelah pengesahan UU IKN oleh DPR RI, Selasa 18 Januari 2022. Bahkan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 26 Agustus 2019 lalu, masyarakat Kaltim sudah mendukung penuh. Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan," tegas Isran Noor yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Jumat, 21 Januari 2022.
Isran Noor juga menepis adanya wacana masyarakat Kaltim yang akan terpinggirkan karena pendatang yang akan pindah ke ibu Kota Negara baru ini sehingga berpotensi memunculkan penolakan masyarakat.
Baca Juga: Berikut Jadwal Perpindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru
Bahkan Gubernur Kaltim itu menyebut masyarakatnya tidak memiliki jejak yang buruk dalam urusan toleransi, keberagaman, termasuk keterbukaan menerima pendatang.
"Penduduk asli Kaltim itu sedikit. Yang banyak itu dari Jawa 35 persen. Baru Sulawesi 20 persen. Sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah," ujarnya.
Kemudian mantan bupati Kutai Timur ini mengatakan keinginan sekelompok masyarakat yang ingin dilibatkan merupakan hal yang biasa dan patut dipenuhi.
"Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas, IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta," ucapnya.
Lebih lanjut, Isran Noor menyebutkan bahwa penduduknya taat terhadap perintah dan aturan negara.
Hal ini dikarenakan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar dan menjadi sumber pembiayaan negara.
Itu juga terjadi pada era 70-an, di mana Kaltim menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu terbesar dan termewah bagi negara.
Bahkan Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia mencapai 60 persen pada era 80-an hingga saat.
"Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Rakyat Kaltim sangat mendukung penuh karena kami sangat taat," tegasnya.
"IKN ini menjadi tantangan, sekaligus peluang besar bagi rakyat Kaltim sendiri," tambahnya.***
