Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa langkah pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dianggarkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Sri Mulyani alasan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dianggarkan dalam Program Pemulihan Ekonomi karena anggaran tersebut belum dispesifikasi secara keseluruhan.
"2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN," ujar Sri Mulyani dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 18 Januari 2022.
Baca Juga: Sah 'Nusantara' RUU IKN Resmi Jadi UU, Apakah Artinya Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota RI?
Sementara itu, dalam desain pelaksanaan anggaran PEN, Sri Mulyani tetap akan fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah pandemi Covid-19.
Salah satunya adalah pemberian Bantuan Sosial (Bansos) karena menjadi syarat utama dalam pemulihan ekonomi.
Untuk pembangunan dan pemindahan IKN baru akan terdiri dari lima tahapan yang sudah dibuatkan Undang-Undang.
Tahap pertama akan berlangsung tahun 2022-2024, kemudian untuk tahap kedua hingga tahap lima akan dimulai dari 2025 sampai 2045.
Baca Juga: IKN Dinamai Nusantara, di Mata Sejarawan Sejarah Majapahit Terlalu Dibesarkan
Tahap pertama dari IKN ini akan difokuskan pada pengembangan akses infrastruktur dan anggaran tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam kategori pemulihan ekonomi dalam PEN 2022.
"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022," terangnya.
Kemudian untuk tahun 2023-2024, pemerintah masih akan melihat dan menyesuaikan dari perkembangan Covid-19.
"Artinya 2022-2024 penanganan Covid-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain," ungkapnya.
Baca Juga: Rizal Ramli Singgung Penghuni IKN Baru: Saya Anggap Ini Ibu Kota Beijing Baru
"Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga," sambung Sri.
Lalu untuk anggaran IKN tahap 2025 sampai 2045 akan dilihat dari keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang.
"Sebagian akan dalam bentuk kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi," ujar Sri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi memberi nama Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama 'Nusantara'.***
