Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nampaknya telah memberikan lampu hijau untuk merealisasikan keinginan pemerintahan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).
Pasalnya, DPR secara resmi telah merestui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang.
Hal ini memberikan arti bahwa ambisi pemerintahan Jokowi yang ngotot untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bisa segera terwujud.
Terkait hal itu, Suharso Monoarfa selaku
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) memberikan tanggapan terkait pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Suharso Monoarfa dalam rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa, 18 Januari 2022.
Menurut Suharso Monoarfa, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara itu tentu saja tidak bisa dilakukan dalam sekejap layaknya lampu Aladdin.
"Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara tidak seperti lampu Aladdin," ucap Suharso Monoarfa, dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 18 Januari 2022.
Melainkan, menurutnya, dalam mengerjakan proses pembangunan Ibu Kota Negara itu membutuhkan waktu jangka panjang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.
"Tapi dilakukan secara bertahap mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045," ujar Kepala Bapennas.
Menurut Suharso Monoarfa, alasan pemerintahan Jokowi untuk pindah Ibu Kota Negara itu tak lain sebagai salah satu strategi dalam mewujudukan Visi Indonesia 2045.
Yakni, pemerintah berharap agar Indonesia nantinya bisa menjadi sebuah negara yang memiliki pendapatan tinggi sehingga mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia.
"Visi Indonesia 2045 sendiri adalah cita-cita Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia," ujar Suharso Monoarfa.
Sementara itu, pemerintah sendiri telah menyepakati pemberian nama 'Nusantara' untuk Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur itu.
Selain itu, Jokowi sebelumnya sempat membocorkan biaya yang harus digelontorkan untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru.
Yakni, proyek pembangunan Ibu Kota Negara itu setidaknya akan menguras uang anggaran sebesar Rp501 triliun.
Baca Juga: Aki Alat Pemantau Kegempaan Gunung Sumbing Hilang Dicuri, Dikembalikan Setelah Diunggah di Medsos
Adapun mengenai pendanaan pemindahan Ibu Kota Negara itu diatur dalam RUU IKN.
Dikutip dari situs resmi Ikn.go.id, dalam keterangan itu tertulis bahwa berdasarkan estimasi awal, skema pembiayaan diutamakan adanya pera yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun atau 54,2 persen.
Lebih lanjut, investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) yakni mencapai Rp123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN.
Sementara, selebihnya pembiayaan berasal dari dana APBN.***
