Network
Lebih lanjut Mardani Ali Sera juga menyinggung pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan ibu kota negara bisa menyebabkan keuangan negara terus tergerus akibat dibutuhkannya suntikan dana yang tak sedikit dari pemerintah.
Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dijadikan pelajaran karena pemerintah dengan mudah mengganti skema pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema KBPU dengan ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tp dalam perjalanannya pemerintah dengan mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menuturkan, ketertarikan swasta dalam proyek ibu kota negara baru masih dipertanyakan. Pasalnya, iklim investasi belum pulih kembali akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tahu bahwa ide pembangunan ibu kota negara baru sudah tak relevan setelah pandemi Covid-19.
Ia menilai, saat ini pembangunan manusia lebih penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak rentan.
"Setelah Covid-19 mestinya kita makin tahu bahwa ide memindahkan ibu kota sudah tidak relevan lagi. Pembangunan manusia jauh lebih penting, apalah artinya Ibu Kota baru yg hebat tp masyarakatnya rentan. Perlu dipikirkan model pembangunan Indonesia yg baru dgn pendekatan yg baru," pungkasnya.***
