Network
Ia menilai, hal itu tidak penting karena mayoritas kursi di DPR sudah dikuasai oleh partai-partai politik yang tergabung ke dalam koalisi pemerintah.
"Buat apa Jokowi menarik PAN dalam koalisi pemerintahannya kalau dikaitkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan? Karena not necessary. Tanpa PAN pun, Jokowi sudah mayoritas di DPR," ujarnya.
Refly mengatakan, bergabungnya PAN ke dalam partai-partai politik koalisi pemerintah justru ada relevansinya dengan Presidential Threshold. Karenanya, Istana tak butuh lagi menguasai partai oposisi lainnya seperti Partai Demokrat.
Baca Juga: Fadli Zon Sependapat Jokowi: Mural Urusan Kecil, Netizen: Awas Kena Prank
Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menjelaskan, dengan ditariknya PAN ke dalam koalisi pemerintah, maka tak ada lagi kekuatan oposisi yang memiliki potensi untuk memajukan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.
Karenanya, ia melihat reshuffle kali ini sebagai ajang untuk membagi-bagikan kursi jabatan dibandingkan untuk meninggalkan legacy yang baik.
"Dalam konteks ini, saya melihat bahwa reshuffle itu leih menonjol aroma bagi-bagi kursinya ketimbang untuk meninggalkan legacy yang baik, yang cemerlang," tutur Refly.
Baca Juga: Anies Baswedan Didukung Jokowi, Para Ulama, dan Tokoh Bangsa Jadi Presiden 2024? Begini Faktanya
"Sepertinya, mudah-mudahan saya keliru, Presiden Jokowi lebih keberlangsungan 'kekuasaan rezim', di mana keluarganya sudah ada di sana. Ada Bobby Nasution, ada Gibran, dan mungkin juga Kaesang akan dimajukan," lanjutnya.
Oleh sebab itu, menurut Refly, Jokowi tetap membutuhkan bangunan rezim yang telah dimulai dan lebih menjamin anggota keluarganya yang sudah terjun ke politik. Bahkan, termasuk untuk keberlangsungan bisnisnya.
