Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya angkat suara dan merespons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
Bamsoet mengungkapkan, Sri Mulyani beberapa kali tak memenuhi undangan rapat Pimpinan MPR tanpa alasan yang jelas.
Hal ini disampaikan Bamsoet untuk menjelaskan pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang mengusulkan agar Sri Mulyani dipecat.
Menurut Bamsoet, sikap Sri Mulyani menunjukkan bahwa mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.
Merespons pernyataan Bamsoet, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada undangan tertanggal 27 Juli 2021, dirinya berhalangan hadir karena harus menghadiri rapat internal Presiden. Karena itu, kehadirannya di MPR diwakilkan oleh Wakil Menteri.
Kemudian, undangan tertanggal 28 September 2021 dirinya berhalangan hadir karena bersamaan dengan rapat Banggar DPR untuk membahas APBN 2022. Ia menegaskan, kehadiran Menkeu dalam rapat tersebut sangat penting sehingga rapat bersama MPR diputuskan ditunda.
Baca Juga: Tanggapi Kecelakaan Rally Bamsoet, Rifat Sungkar: Kami Butuh Safety
"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:
Undangan dua kali 27/Juli/2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," terang Sri Mulyani, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Instagram @smindrawati pada Rabu, 1 Desember 2021.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa anggaran MPR harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali untuk membantu penanganan Covid-19.
Selain itu, anggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin melalui program bantuan sosial (Bansos), bantua subsidi upah (BSU), dan membantu UMKM yang terdampak Covid-19.
"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu penanganan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagaai daerah.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level," paparnya.
Baca Juga: Sean Gelael dan Bamsoet Alami Kecelakaan di Kejurnas Sprint Rally Meikarta Hingga Mobil Ringsek
Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR terus didukung berdasarkan mekanisme APBN. Dia mengaku menghormati fungsi dan semua lembaga tinggi negara yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Alumni Universitas Indonesia itu menuturkan, pihaknya terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek ekonomi.***
