Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi beredarnya video Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang diusir ketika mendatangi Aksi Kamisan Semarang di depan Hotel Paragon, Semarang.
Menurut Refly Harun, diusirnya Moeldoko merupakan peringatan bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dijelaskan Refly, masyarakat tidak menyukai dan tidak suka dengan orang-orang yang berada di lingkaran istana termasuk Moeldoko.
Baca Juga: KSP Moeldoko Diusir Massa di Semarang, Diledek Cipta Panca: Enak Toh Kena Usir?
"Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka, tidak senang dengan lingkar-lingkar istana termasuk Moeldoko," ungkap Refly Harun yang dikutip SeputarTangsel.Com dari unggahan kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 18 November 2021.
Mantan Komisaris Utama Jasa Marga tersebut mengungkapkan, Moeldoko telah melakukan 2 blunder yang menyebabkan dia tidak disukai oleh masyarakat.
Pertama, merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menggugat aktivis ICW merupakan blunder yang dilakukan oleh Moeldoko.
"Apalagi Moeldoko menurut saya melakukan 2 gerakan blunder yang tidak disukai masyarakat pastinya," kata Refly Harun.
"Pertama adalah merebut kepemimpinan Partai Demokrat. Yang kedua adalah menggugat atau somasi aktivis ICW, Indonesia Corruption Watch, walaupun tidak seheboh Luhut Binsar Pandjaitan, tetapi masyarakat tentu belum lupa atau tidak lupa dengan hal seperti itu," sambung Refly Harun.
Untuk diketahui, Moeldoko hadir di Semarang dikarenakan dia menjadi salah satu pembicara dalam sebuah diskusi dalam rangkaian acara Festival HAM 2021.
Festival HAM tersebut diselenggarakan oleh Komnas HAM RI, INFID, Kantor Staf Presiden, dan Pemerintah Kota Semarang serta Seluruh Lembaga pendukung lainnya.
Menurut Refly, mengadakan Festival HAM tapi pemerintah tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang aneh.
"Bagaimana mungkin kita membuat Festival HAM tapi Pemerintah abai atau tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM," ungkap Refly Harun.
Bahkan Refly menyinggung pelanggaran HAM yang terjadi pada 6 laskar FPI yang tidak menyentuh aktor intelektualnya.
Sidang yang membahas kematian dari 6 laskar FPI tersebut juga tidak menyinggung hal yang ditemukan oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3).
"Ya termasuk pelanggaran HAM 6 laskar FPI yang sidangnya tidak menyentuh aktor intelektualnya," kata Refly Harun.
"Tidak menyentuh secara keseluruhan skenario yang berkembang, paling tidak yang ditemukan oleh TP3 misalnya," sambung Refly Harun.
Refly juga menegaskan pemerintah tidak tidak mau atau tidak bisa menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di depan mereka.
Bahkan menurut Refly, negara menjadi bagian pelanggaran HAM itu sendiri.
"Jangankan seluruh Indonesia, di depan hidung saja mereka tidak mau atau tidak bisa selesaikan," ucap Refly Harun.
"Seolah-olah justru negara bagian dari pelanggaran HAM itu sendiri, mereka diamkan bahkan mereka menjadi aktor pelanggar HAM juga dalam kasus tertentu," sambung Refly Harun.***
