Sebut Narasi TNI Bersama Rakyat Salah Kaprah, Gubernur Lemhannas: Rakyat Itu Punya Presiden

- 12 Oktober 2021, 08:52 WIB
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut narasi TNI bersama rakyat salah kaprah karena sebenarnya rakyat adalah punya presiden.
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut narasi TNI bersama rakyat salah kaprah karena sebenarnya rakyat adalah punya presiden. /Foto: Dok. Humas Lemhannas RI/

SEPUTARTANGSEL.COM - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut narasi TNI bersatu dengan rakyat adalah keliru dan salah kaprah.

Agus Widjojo mengungkapkan konsep TNI bersatu dengan rakyat itu berawal saat masa perjuangan kemerdekaan

Menurut Agus Widjojo, dalam masa perjuangan kemerdekaan, rakyat terbagi-bagi dalam beberapa gerakan yang kemudian menyatukan diri menjadi TNI.

Baca Juga: Lemhannas: Pandemi Covid-19 Juga Menginfeksi Ketahanan Nasional

Hal itu disampaikan Agus Widjojo saat diwawancarai oleh Presenter Najwa Shihab yang videonya diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

"Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik. Sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar," kata Agus Widjojo, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa, 12 Oktober 2021.

"Jadi, ada lasar Hizbullah, Laskar Nasionalis begitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI, jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena dia harus menyatukan politik," tambahnya.

Gubernur Lemhannas itu menjelaskan saat masa perjuangan kemerdekaan, TNI memang menyatu dengan rakyat.

Baca Juga: Wah, Kata Gubernur Lemhannas, Copot Baliho Habib Rizieq TNI Melampaui Wewenang

Namun, dia mengatakan setelah Indonesia merdeka dan menjadi negara demokrasi, rakyat bukanlah milik TNI, melainkan punya presiden.

"Nah waktu perang, itu memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden," ucapnya.

Menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk menjangkau rakyat, termasuk sumber daya sipil, di masa damai.

Pasalnya, Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, melainkan diajukan oleh presiden dan disetujui oleh DPR RI.

Baca Juga: Soroti Kasus Brigjen Junior Tumilaar, Budiman Sudjatmiko Kenang Momen Saat Bela SBY dari Kritikan Perwira TNI

Lebih lanjut, Agus Widjojo menegaskan narasi yang menggambarkan TNI bersatu dengan rakyat adalah keliru dan salah kaprah.

Dia menjelaskan bahwa doktrin-doktrin kemanunggalan (kesatuan) TNI-rakyat itu diperuntukkan bagi prajurit, bukan untuk institusi TNI.

"Artinya, kalau rakyat even (bahkan) kalau sedang latihan haus minta air ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak," jelasnya.

Selain itu, Agus Widjojo mengatakan kekeliruan dalam memaknai konsep TNI bersatu dengan rakyat dikarenakan adanya kemalasan berpikir untuk berubah.

Baca Juga: TNI Diprotes Soal Campur Tangan Atasi Pandemi Covid-19, Zubairi Djoerban Berikan Balasan Begini

Menurutnya, kemalasan berpikir untuk berubah itu disebabkan adanya kenikmatan dan kenyamanan tertentu yang didapatkan.

"Nah itu kita belum percaya bahwa itu harus berubah. Iya sekarang ini orang kan malas nih. Ada yang mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir," ujarnya.

"Kita tuh malas mikir, maunya yang lama diikutin terus. Mungkin ada kenikmatan di situ yes, mungkin ada kenyamanan di situ yes. Tetapi untuk berubah, belum tentu," pungkasnya.***

Editor: Asep Saripudin


Tags

Terkait

Terkini

x