Network
"Stempel hoaks atau informasi bohong terhadap berita yang terkonfirmasi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme profesional, yang telah menyusun informasi secara benar sesuai kode etik," tulis AJI.
AJI juga menjelaskan bahwa tindakan pemberian label hoaks oleh Polres Luwu Timur merupakan aksi serampangan, dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis.
Pihak yang melanggar, kata AJI, bahkan bisa dituntut dengan Pasal 18 Undang-undang Pers, tentang orang yang menghambat atau menghalangi jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.
Dalam unggahan 'klarifikasi' Polres Luwu Timur juga sempat menyebutkan identitas asli dari ibu korban, yang seharusnya tidak boleh diungkap ke publik.
Baca Juga: Perkosa 2 Anak di Bawah Umur, Tembak Kakinya Dulu Lalu Ancam Hukuman Mati
Selain itu, AJI juga menyoroti aksi peretasan yang dialami Projectmultatuli.org yang menyebabkan artikel terkait kasus pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur tak dapat diakses masyarakat.
"Mengecam serangan DDos terhadap website Projectmultatuli.org. Serangan ini adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers," tulis AJI.
Sementara itu, pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan pun sempat mengonfirmasi terkait penghentian penyelidikan kasus pemerkosaan tersebut, dan menyebut bahwa kasus tersebut tidak dilanjutkan karena kurang cukup bukti.***
