Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) kembali menuai protes. Kali ini terkait dengan juknis (petunjuk teknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Juknis Pengelolaan Dana BOS tersebut tertuang dalam Permendikbud No.6 Tahun 2021. Ketentuan yang ramai disorot adalah syarat sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik minimal 60 siswa selama tiga tahun terakhir.
Permendikbud tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS tidak hanya dikritisi dan ditolak oleh tokoh-tokoh senior.
Baca Juga: Unggah Video Anak Pemulung, Gus Umar Minta Jokowi Lebih Bijak Mengalokasikan Dana
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) membuat Surat Pernyataan Sikap tentang hal tersebut.
IPM sendiri merupakan organisasi bagian dari ormas Muhammadiyah yang anggotanya adalah anak-anak muda dari mulai usia SMA.
“Mencerdasakan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk menyelenggarakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali,” ujar PP IPM dalam Pernyataan Sikap yang diterima redaksi SeputarTangsel.Com, Selasa 7 September 2021.
Baca Juga: Soal Sekolah Tatap Muka di Kabupaten Tangerang, Bupati Ahmed Zaki Iskandar: Sabar
Surat Pernyataan Sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Nashir Efendi dan Sekretaris Jenderal Hilal Fathurrrahman.
