Iwan Sumule Sebut Luhut Terlibat Bisnis Tambang Emas di Papua: Jadi Oligarki Baru

Terkait hal ini, Wahana Lingkup Wahana Indonesia (WALHI) dalam laman resminya, telah merilis sebuah laporan yang bertajuk 'Kajian terbaru soal Papua: Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi Dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal Di Intan Jaya, Papua' pada 12 Agustus 2021 silam.

Dalam laporan tersebut, para peneliti mengkaji mengenai operasi militer ilegal yang terjadi di Papua dengan sudut pandang ekonomi-politik.

Laporan itu juga menunjukkan adanya indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya. 

Baca Juga: Juliari Batubara Divonis Ringan Karena Menderita Dihina, Dokter Eva: Kalau Gini Aku Saran Tiru Negara Komunis

Hal itu sebagai hasil kajian sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya adalah YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, hingga bersama #BersihkanIndonesia.

Melalui cuitan akun Twitter pribadinya @KetumProDEMnew, Iwan Sumule menilai isi video tersebut. 

Menurut Iwan Sumule, seharusnya pejabat negara mewujudukan cita-cita berbangsa, bernegara, keadilan sosial dan kesejahteraan umum sesuai dengan pedoman Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: Soroti Maraknya Penghapusan Mural, Adhie Massardi: Masa Lalu Penjajah Belanda Tidak Alergi dengan Grafiti

"Jadi pejabat negara mestinya mewujudkan cita² berbangsa dan bernegara, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (mukadimah UUD 1945), bukan menjadi oligarki," kata Iwan Sumule, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitannya pada 24 Agustus 2021.

Iwan Sumule juga mengatakan dampak dari oligarki selain menjadi penghalang cita-cita kebangsaan, juga berpotensi membunuh demokrasi.