Network
"Oleh karena itu, utang BUMN nonkeuangan turut melonjak. Pada akhir Maret 2021 telah melampaui satu kuadriliun rupiah," ujarnya.
Selain itu, pembiayaan infrastruktur juga telah melibatkan perusahaan swasta misal, ditandai adanya kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KBPU).
Sebagai informasi, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang diterima DPR dari presiden pada 16 Agustus 2021, disebutkan bahwa utang pemerintah pada akhir tahun 2022 yakni sebesar Rp8,11 kuadriliun.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dukung Duet Ganjar Pranowo dan Ahok untuk Pilpres 2024? Cek Faktanya
Faisal Basri pun menyoroti hal ini bisa terjadi lantaran pemerintah yang dinilai kurang sigap dalam menangani pandemi Covid-19 sejak awal sehingga berdampak pada sektor ekonomi.
"Kekalahan di bidang ekonomi terlihat dari pemulihan ekonomi Indonesia yang relatif sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara yang sedari awal lebih efektif memutus mata rantai penularan," tuturnya.
Faisal mengatakan kondisi keseimbangan primer yang negatif selama era Jokowi menunjukkan jika beban utang sangat membebani APBN.
Tidak hanya berhenti di sana, Faisal menilai kini pemerintah seolah seperti menggali lubang dan tutup lubang.
Baca Juga: Hasil Managers Meeting BRI Liga 1, Semua Pemain sampai Pelatih Wajib Punya Aplikasi 'PeduliLindungi'
"Praktik “gali lubang, tutup lubang” tak terhindari sepanjang penerimaan pajak lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi," ujarnya. ***
