Politisi PDIP: PPKM Picu Perlambatan Ekonomi Kuartal III 2021

- 7 Agustus 2021, 11:53 WIB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah yang juga politisi PDI Perjuangan memaparkan Enam Tantangan Hadapi Ekonomi ke Depan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah yang juga politisi PDI Perjuangan memaparkan Enam Tantangan Hadapi Ekonomi ke Depan. /Foto: Dok. DPR/

SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memaparkan enam tantangan masa depan yang berkaitan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh mencapai 7,07 persen dibanding kuartal II 2020.

Said Abdullah menyebutkan, di antara enam tantangan tersebut, terkait dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 7,07 Persen dan Keluar dari Resesi, Jokowi Malah Disentil Sosok Ini

Dikutip SeputarTangsel.Com dari laman resmi DPR RI Sabtu, 7 Agustus 2021, politisi PDI Perjuangan ini merinci keenam tantangan tersebut.

Pertama, kebijakan PPKM yang diterapkan mulai 3 Juli hingga 9 Agustus.2021, menurut Said, membawa konsekuensi perlambatan ekonomi pada kuartal III 2021 dan bahkan memantik kontraksi 1,7-2 persen.

Kedua, agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam, maka pemerintah harus disiplin mencapai target penurunan Covid-19 dengan kebijakan PPKM -nya.

Baca Juga: RI Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi 7,07 Persen, Tope: Hanya Terjadi di Republik Prank

Said juga menyebut, dengan pengendalian Covid-19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka ia memperkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7-5,2 persen.

Ketiga, seiring makin besarnya tingkat kasus positif Covid-19 di desa-desa, ditambah data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen.

“Harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Baca Juga: RI Keluar Dari Jeratan Resesi, Yan Harahap: Mau Klaim Berapa Pun Tak Bisa Ganti Ratusan Nyawa Korban Covid-19

Menurutnya, bila kasus positif Covid-19 di desa meningkat di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda.

Dampak tersebut terkait akses layanan kesehatan di desa yang berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 lebih tinggi dan terganggunya suplai pangan nasional.

Keempat, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial (bansos), khususnya untuk keluarga miskin.

Kelima, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 7,07 Persen Lepas dari Resesi, Andi Arief Ucapkan Selamat Kepada BPS

Keenam, pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan.

Said menambahkan, bahwa pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan nasional yang konsekuensinya akan menekan rupiah.

“Sekali lagi, saya minta pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2021 agar mampu bertahan pada kisaran 3,3-3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang,” katanya.***

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini