Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta disebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kelebihan membayar masker N95 hingga Rp5,8 miliar.
BPK menyebutkan, kelebihan bayar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu bersumber dari pos belanja tak terduga.
Hal ini disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK DKI, Pemut Aryo Wibowo.
Disebutkan BPK dalam laporannya, pembelian masker dilakukan melalui dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK yang memiliki kisaran harga berbeda.
“Permasalahan itu mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5,850 miliar,” tulis Pemut dalam laporan yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Jumat 6 Agustus 2021.
BPK melaporkan, Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak tiga kali dengan jumlah total 89 ribu masker yang berita acaranya disahkan pada 5 Agustus, 28 September, dan 6 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Limbah Masker Sekali Pakai, Ini Cara Mengelolanya
Pembelian pertama sebanyak 39 ribu masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70 ribu. Selanjutnya pada pembelian kedua dan ketiga, harganya turun menjadi Rp60 ribu.
Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui dalam berita acara pada 30 November 2020.
Pada kontrak tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI memesan 195 ribu unit masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90 ribu.
BPK lantas melakukan komunikasi dengan keduanya. Hasilnya, diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker Respirator N95 sebanyak 200 ribu pcs karena stok barang tersedia.
Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembelian masker jenis serupa kepada PT AKL.
Baca Juga: 18.460 Ton Limbah Medis Covid-19, BRIN Siapkan Teknologi Daur Ulang Masker, APD dan Jarum Suntik
Karena kebijakan ini, Pemut menilai PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis.
Selain itu, PPK juga dinilai tidak cermat dalam hal mendapatkan barang dengan kualitas tertentu pada tingkat harga terendah.
Pemut pun meminta agar Pemprov DKI mengedepankan asas yang menguntungkan bagi negara dengan memilih pengadaan barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama.
“Jika mengadakan barang yang sama dan kualitas sama, harusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator (N95) lainnya yang memenuhi syarat bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya,” tulis Pemut dalam laporan.***
