Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Beberapa waktu belakangan, kritik mahasiswa kepada pemerintah menjadi perbincangan lantaran mendapatkan 'pembungkaman' dari dosen dan rektor mereka.
Kritisi mahasiswa ini mendapatkan 'pembungkaman' dari pihak dosen dan rektor lantaran mereka khawatir nama universitas mereka dipandang jelek.
Berdasarkan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan mahasiswa kritis bukan musuh pemerintah sehingga para rektor dan dosen tidak perlu membungkam mereka.
Baca Juga: Sedih Lihat Valentino Rossi Pensiun dari MotoGP, Komeng: Nanti Ambil Uang Pensiunnya Bareng Ye
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud MD saat berdialog bersama para rektor dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada, Kamis, 5 Agustus 2021.
"Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," kata Mahfud MD, dikutip dari Pikiran Rakyat pada, Jumat, 6 Agustus 2021.
Kamudian, Mahfud MD memberikan masukan kepada para rektor dan pimpinan kampus agar memfasilitasi para mahasiswa yang mau bersuara.
Baca Juga: RS Modular Pertamina Siap Beroperasi Hari Ini, Ada Fasilitas Khusus untuk Ibu dan Anak Penderita Covid-19
Mahfud MD juga menambahkan agar mahasiswa difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini," kata Mahfud MD.
"Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab," imbuh Mahfud MD.
Baca Juga: Dianggap Gagal, Epidemiolog UI Gelar Ajakan Bubarkan KPC-PEN: Ayo Demonstrasi Virtual
"Kalau ada orang ktiris itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," ucap Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD menuturkan bahwa pemerintah tidak bisa menolak kritik yang disampaikan para mahasiswa.
Mahfud menjelaskan, akan sulit untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik apabila tidak ada kritik dari masyarakat yang tentu diwakili oleh mahasiswa.
Baca Juga: Epidemiolog UI Ajak Demo Virtual, Ada Masalah Apa?
"Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujarnya.
Kemudian, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.
Yuliandri mengusulkan agar langkah kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia naik 7,07 persen, Arief Poyuono: Bisa naik 8-9 Persen Kalo Covid Gak Mengganas
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah menyampaikan bahwa perlu ada kepastian terkait dengan kemerdekaan berbicara, jangan sampai sedikit vokal malah bisa berurusan dengan aparat hukum.
"Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," ujar Ahmad Amarullah.***
