Mahasiswa UIN Jakarta Desak Presiden Jokowi Tanggung Jawab atas Pelemahan KPK

- 22 Juni 2021, 19:43 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berunjuk rasa di depan kampus, Jalan Ir Haji Juanda, Ciputat, Tanggerang Selatan, Selasa 22 Juni 2021 mendesak Presiden Jokowi bertanggung jawab atas pelemahan KPK.
Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berunjuk rasa di depan kampus, Jalan Ir Haji Juanda, Ciputat, Tanggerang Selatan, Selasa 22 Juni 2021 mendesak Presiden Jokowi bertanggung jawab atas pelemahan KPK. /Foto: Seputar Tangsel/Harma Zwendi Sinaga/

SEPUTARTANGSEL.COM - Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mendesak Presiden Jokowi bertanggung jawab atas segala bentuk upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahasiswa juga meminta Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa dan menghukum Ketua KPK Firli Bahuri, terkait penonaktifan 75 pegawai setelah mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal itu disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat berunjuk rasa di depan kampus, Jalan Ir Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa 22 Juni 2021.

Baca Juga: Komnas HAM temukan Titik Terang Adanya Perbedaan Pernyataan KPK dan BKN Terkait TWK

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab atas segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK.

"Ya, kami juga meminta dewan pengawas untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada Firli selaku ketua KPK, terkait penonaktifan 75 pegawai dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang cacat formil dan tidak substansial," ujar pimpinan aksi, Farid Abdullah Lubis kepada SeputarTangsel.Com.

Farid juga mengingatkan agar KPK menjaga profesionalitas dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Percayai Ketua KPK Firli Bahuri, Fahri Hamzah: Tugas Warga Negara Adalah Taat Hukum

"KPK agar segera menyelesaikan kasus korupsi seperti bansos, kasus suap KPU dan lainnya," Kata Farid.

Halaman:

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

x